Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Masuk Kepengurusan Golkar, Faksi Ade Komarudin Kalah Kuat?

Kompas.com - 28/05/2016, 06:31 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi memprediksi ada faksi lain yang lebih kuat dan menjadi prioritas dalam calon kepengurusan Partai Golkar, selain faksi Ade Komarudin.

Ini menyebabkan Novanto tidak memasukkan nama tim sukses Ade Komarudin dalam daftar sementara kepengurusan.

"Mungkin itu perhitungannya ada faksi lain yang lebih kuat. Sehingga ketika Setya Novanto memutuskan (calon kepengurusan), kan dia menunggu sana-sini komposisi dari beberapa faksi," kata Kuskridho saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/5/2016).

Dalam daftar nama kepengurusan sementara yang telah beredar, memang tak ada satu pun tim sukses Ade Komarudin.

Daftar nama itu memang bukan kepengurusan Partai Golkar yang telah diumumkan secara resmi oleh Setya Novanto, dan masih bersifat sementara. Meski begitu, keabsahan dokumen itu telah dibenarkan anggota Tim Formatur, Roem Kono.

Kuskridho mengatakan, Setya Novanto memutuskan kepengurusan Golkar tak sebanyak kepengurusan sebelumnya. Oleh karena itu, kata dia, daya tampung kepengurusan untuk bisa akomodasi semua faksi menjadi berkurang.

Menurut Kuskridho, tokoh Golkar terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, tokoh yang memiliki kemampuan politik dan manajemen organisasi. Kedua, tokoh yang memiliki daya finansial yang kuat.

Kuskridho mengatakan, kelompok pertama dicontohkan oleh Akbar Tandjung. Akbar tak memiliki finansial yang kuat namun mampu membawa Golkar melewati masa krisis pasca-reformasi.

Kelompok kedua, diwakili oleh Aburizal Bakrie. Sebagai tokoh partai, Aburizal memiliki daya finansial yang kuat meski pengaruh politik dinilai biasa saja.

"Akom tidak sebesar Akbar Tandjung. Oleh karena itu prioritasnya menurun untuk masuk dalam calon kepengurusan Golkar," ucap dia.

Menanggapi hal itu, Akom pun tidak mau mempermasalahkan jika tim suksesnya tidak masuk dalam kepengurusan.

"Sekali lagi saya tidak mau mengomentari hal-hal seperti itu, kasihan partai ini," kata Akom di Kompleks Parlemen, Jumat (27/5/2016).

"Setahun lebih bertengkar, terus sekarang dimulai lagi pertengkaran baru? Jangan, kasihan," ucap ketua DPR itu.

Kompas TV Janji Novanto Sang Ketum Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com