"Perlu Diingat, Soeharto Dilengserkan Rakyat karena Gagal Memimpin"

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo mempertanyakan basis argumentasi Partai Golkar dalam mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Pasalnya, Benny menilai, selama kepemimpinan Presiden Soeharto pada era Orde Baru, Indonesia jauh dari ciri-ciri negara yang berdemokrasi karena dominasi militer saat itu yang sangat kuat. Bahkan, kata Benny, tidak sedikit orang yang menilai Soeharto sebagai sosok pemimpin diktator.

"Seorang pemimpin tidak dinilai dari lama kepemimpinannya saja, tetapi apa yang dia perbuat. Era Orde Baru sama sekali tidak menganut sistem demokrasi sebab dominasi militer sangat kuat, bahkan ada yang menyebut sebagai diktator," ujar Benny saat dihubungi, Kamis (19/5/2016).

(Baca: Munaslub Golkar Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional)

Benny menjelaskan, setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan, Indonesia justru mewarisi banyak utang, sistem birokrasi yang korup, serta maraknya praktik kolusi dan nepotisme, baik di bidang politik maupun bisnis.

"Perlu diingat, Soeharto lengser karena rakyat dan mahasiswa saat itu menilai Soeharto gagal memimpin," kata Benny.

Benny pun mengusulkan agar Partai Golkar lebih baik membuat program partai yang lebih pro kepada rakyat. Pendidikan politik bagi warga negara lebih penting dan mendesak karena selama ini telah diabaikan oleh banyak parpol yang lebih sibuk melayani kepentingan pribadi daripada kepentingan publik.

(Baca: Masih Pro dan Kontra, Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Disarankan Ditunda)

"Kalau Golkar tidak cepat berbenah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, parpol semakin tidak punya daya tarik bagi publik," ujar dia.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya mengusulkan agar mantan Presiden RI, Soeharto, menjadi pahlawan nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat menyampaikan pidatonya pada rapat paripurna Munaslub Golkar, di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5/2016).

"Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto jadi pahlawan nasional. Belum berhasil. Kali ini, munas mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto menjadi pahlawan nasional," kata Aburizal.

(Baca: 18 Tahun Silam, Ketua DPR/MPR Harmoko Minta Presiden Soeharto Mundur)

DPP Golkar sendiri, lanjut dia, sudah pernah memberikan penghargaan Abdi Luhur kepada mantan Ketua Dewan Pembina Golkar itu.

"Saya serahkan ke munas ini untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional," ujar Aburizal.