Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Ketum Golkar Juga Dapat SMS "Rp 3 Miliar" hingga Skenario Aklamasi Novanto

Kompas.com - 16/05/2016, 18:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pesan singkat yang berisi praktik transaksi politik uang tidak hanya diterima oleh para ketua dewan pimpinan daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota) Partai Golkar. Pesan serupa juga sampai ke bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Bakal calon ketua umum Golkar nomor urut 4, Mahyudin, mendapat pesan singkat yang berisi imbauan untuk menyebutkan calon yang mereka dukung pada saat menyampaikan pandangan umum saat forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar berlangsung.

"PENTING! Beredar informasi dari arena munas, ketua DPD I yang sebut nama calon tertentu dalam pandangan umum malam ini akan menerima Rp 3 miliar," demikian bunyi pesan singkat tersebut.

Mahyudin mengaku menerima pesan singkat itu sejak Minggu (15/5/2016) malam, sebelum penyampaian pandangan umum oleh DPD.

"Saya waswas juga dapat pesan singkat begitu, tetapi saya tidak mau tanggapi berlebihan," kata Mahyudin.

(Baca: Pesan Singkat "Rp 3 Miliar" Ini Beredar di Arena Munaslub Golkar)

Bakal calon ketua umum Partai Golkar nomor urut 7, Indra Bambang Utoyo, juga mendapat pesan singkat dari nomor yang tak dikenal. Namun, isi pesan itu berbeda dari yang diterima Mahyudin.

"Hati-hati, waspada skenario pemandangan umum DPD provinsi yang mendukung SN agar aklamasi. Cegah agar peserta tidak mendukung salah satu caketum dalam pandangan umum," kata dia, membacakan isi pesan itu.

Indra pun sempat membalas pesan singkat tersebut, "Gak bakalan, ribut nih."

Dalam pandangan umum lanjutan yang disampaikan pimpinan DPD I serta organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan Partai Golkar, Senin (16/5/2016), sebanyak 14 DPD I dan satu organisasi sayap, MKGR, secara tegas menyatakan dukungan kepada Setya Novanto.

(Baca: Komite Etik Munaslub Partai Golkar Akui Ada "Money Politics")

Adapun 14 DPD I yang menyampaikan dukungan adalah wakil dari Jambi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Ketua DPD I Partai Golkar Jambi Zoerman Manap mendapatkan pesan singkat yang sama dengan Mahyudin. Namun, ia membantah bahwa dukungan yang diberikan kepada Novanto dilatarbelakangi pesan singkat tersebut.

Zoerman juga membantah ada iming-iming tertentu yang diterima dengan menyebut nama Novanto saat penyampaian pandangan umum.

Kompas TV "Voting" Tertutup, Azis: Itu Aturan RT Golkar!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com