Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maarif Institute Akan Merilis Indeks Kota Islami

Kompas.com - 16/05/2016, 08:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Maarif Institute akan merilis Indeks Kota Islami (IKI) berdasarkan hasil penelitiannya di 29 kota dari total 93 kota di Indonesia.

Rencananya, hasil lengkap penelitian ini akan dirilis pada Selasa (17/5/2016) pukul 10.30 WIB di Hotel Alia, Cikini, Jakarta.

Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka menunjukkan komitmen menata pemerintahan demi mewujudkan kota yang aman, sejahtera, dan bahagia di Indonesia.

Tiga hal itu dipandang sebagai variabel pengukuran utama.

"Kami memahami kota Islami dalam perspektif yang lebih luas, berbeda dengan istilah kota Islam atau kota syariah," tulis Fajar dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Kompas.com, Senin (16/5/2016).

"Bung Hatta sudah memberikan contoh, hiduplah dengan filosofi garam, tak tampak tapi terasa, bukan seperti gincu," lanjutnya.

Dia menambahkan, kota Islami ditandai dengan kehadiran pelbagai kebijakan pembangunan kota yang berorientasi pada penciptaan sistem kota yang aman, sejahtera, dan bahagia.

Ketiga variabel kunci ini merupakan turunan operasional dari konsep negara atau kota ideal menurut Alquran.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Kota Islami tidaklah mensyaratkan demografi penduduknya menganut agama Islam dalam jumlah tertentu. Sebab tidak ada kota yang homogen 100 persen secara agama.

Hal senada disampaikan pula oleh Direktur Riset Maarif Institute Ahmad Imam Mujadid Rais. Dia mengaku gagasan Indeks Kota Islami ini muncul saat Maarif Institute membedah Indeks Negara Islami yang menempatkan Indonesia di urutan 140.

"Kami menyusun puluhan indikator untuk setiap variabel kunci dengan berbasis data sekunder. Banyak temuan menarik dalam penelitian yang memakan waktu hampir setahun ini," ungkap Ahmad.

Di antara temuan tersebut adalah tidak ada korelasi langsung antara komposisi pemeluk agama Islam dengan tingkat keislamian sebuah kota.

Kota yang jumlah penduduk Muslimnya minoritas juga punya kans besar masuk asal memenuhi ketiga variabel kunci di atas.

"Dari kota-kota yang diteliti, tidak ada kota yang menerapkan Perda Syariah masuk dalam rangking 10 besar," papar Ahmad.

"Pemberlakuan regulasi berbasis syariah di beberapa kota tidak menjamin kota tersebut lebih tinggi tingkat keislamiannya dibanding kota yang tidak menerapkan produk hukum sejenis," lanjutnya.

Yang tak kalah menarik, mayoritas peringkat 10 besar Indeks Kota Islami ini didominasi kota-kota luar Jawa.

Misalnya, Kota Banda Aceh merupakan kota yang nilai variabel kesejahteraannya tertinggi.

"Kami juga menemukan kota dengan nilai variabel kebahagiaan teratas adalah Kota Denpasar", lanjutnya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com