Parpol Diminta Buat Pelatihan Pembuatan Laporan Kunker bagi Anggotanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menilai, partai politik tidak memiliki inisiatif membantu kadernya yang duduk di parlemen untuk meningkatkan kapasitas dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

"Fraksi kurang inisiatif membantu bagaimana cara meningkatkan kapasitas staf anggotanya dalam membuat isi laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja," kata Roy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (15/5/2015).

Ia mengatakan, peningkatan kapasitas pembuatan laporan seharusnya dimasukan dalam proses kaderisasi.

(baca: Modus Kunker Fiktif, Kuitansi Hotel sampai "Boarding Pass" Palsu)

Selain itu, partai dapat membuat laporan pelatihan khusus bagi kader parpol yang tidak memiliki kemampuan membuat laporan.

"Seharusnya ada pelatihan khusus kalau kadernya tidak mengerti. Pembuatan laporan kunker juga kan membawa misi partai," ujar dia.

Namun, tidak sedikit anggota DPR yang hanya menyiapkan laporan kunjungan kerja 'ala kadarnya'. Mereka hanya menempelkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan foto.

(baca: Banyak Modus Kunjungan Kerja Fiktif)

Padahal, laporan tersebut merupakan panduan kerja DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Laporan itu tentang siapa warga yang menyampaikan aspirasi dan apa tindaklanjutnya. Dipegang untuk diperjuangkan," ujar dia.

(baca: ICW: Jangan Sampai Kunker Fiktif DPR Diselesaikan "Secara Adat")

Roy menyarankan, anggota DPR dapat memanfaatkan dua staf yang tersedia di rumah aspirasi, dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban reses.

"Dua staf di rumah aspirasikan dibiayain negara. Per tahunnya Rp 150 juta per anggota yang salah satunya untuk mengaji mereka. Kan bisa diminta untuk membantu membuat laporan," kata dia.