KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi meminta pemerintah untuk tegas menindak kelompok-kelompok anti-Pancasila.
"Termasuk terhadap mereka (organisasi masyarakat) yang mengklaim memperjuangkan ajaran agama tertentu," ujar Hasyim saat memberikan ceramah peringatan Isra Miraj di hadapan warga negara Indonesia, Kuala Lumpur, Sabtu (14/5/2016).
Ia mengatakan, dasar dan cita-cita kebangsaan Indonesia sudah lama disepakati oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Islam.
Misalnya seperti yang terjadi pada 1983. Ia menjelaskan, saat itu para alim ulama Nahdlatul Ulama menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Pondok Pesantren KH As’ad Syamsul Arifin-Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Jawa Timur.
Salah satu keputusan pentingnya, yakni menyepakati bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan akidah Islam.
"Nahdlatul Ulama termasuk ormas Islam yang pertama-tama menerima Pancasila, tiada lain karena NU meyakini bahwa melalui Pancasila, warga NU dapat menyebarkan Islam yang rahamatan lil’alamin," kata anggota dewan pertimbangan presiden itu.
Menurut dia, jika saat ini masyarakat Indonesia kembali mempermasalahkan ideologi bangsa, maka bukan hanya akan membuat kemunduran. Namun, itu juga berpotensi memecah keutuhan bangsa.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah secara resmi sudah membubarkan organisasi massa atau ormas besar yang secara terang-terangan mendeklarasikan anti-Pancasila.
"Kita tidak boleh main-main dengan kelompok atau perorangan yang anti-Pancasila," kata Tjahjo di sela kegiatan Rembuk Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Purwakarta, Senin (9/5/2016).
Namun dia tak mau menyebutkan nama ormas yang dibubarkan itu karena bukan kewenangan Kemendagri.
"Karena yang berwenang itu bukan saya, tetapi Polri dan Jaksa Agung," tutur Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/5/2016).