Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical Tegaskan Dukungan Pemerintah Tak Pengaruhi Munaslub Golkar

Kompas.com - 14/05/2016, 13:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tak menampik jika ada sejumlah pejabat pemerintah yang secara pribadi mendukung salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar.

Apalagi, ada sejumlah kader Golkar di pemerintahan seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kader Golkar di pemerintah, satu pak Luhut, satu JK. Kalau mereka dukung sebagai masing masing kader Golkar, tidak masalah," kata Aburizal di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/5/2016).

Namun, Aburizal menegaskan, dukungan tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan dibuka malam ini. Sebab, baik JK maupun Luhut, tak terlibat langsung dalam Munas.

"Kalau saya yang mendukung salah satu calon baru berpengaruh," kata Aburizal.

Aburizal memastikan, siapapun calon ketua umum baru Golkar yang terpilih, nantinya pasti akan membawa partai berlambang pohon beringin itu mendukung pemerintah. Sebab, keputusan mendukung pemerintah itu akan diambil dalam forum Munaslub.

"Siapapun ketua umum yang terpilih terikat dengan putusan itu," ucap Aburizal.

Munaslub Golkar akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (14/5/2016) malam di Nusa Dua, Bali.

Sejauh ini ada delapan bakal calon ketua umum yang akan bertarung yakni Ade Komarudin, Setya Novanto, Airlangga Hartarto, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, dan Syahrul Yasin Limpo.

Kompas TV Jokowi: Apa Saya Pernah Marah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com