Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut dan Yasonna Tak Mau Kompolnas Tak Satu Suara Saat Bicara ke Media

Kompas.com - 13/05/2016, 22:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ingin Kompolnas yang baru dilantik Presiden tidak seperti Kompolnas terdahulu.

Salah satu hal yang akan diperbaiki adalah soal bersuara kepada media massa.

"Saya mau jelaskan mengenai aturan main. Jangan ada sembrono-sembrono aturan," ujar Luhut setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (13/5/2016) sore.

"Misalnya, tidak ada itu semua (komisioner) ngomong. Satu suara saja," kata dia.

Menurut Luhut, Kompolnas terdahulu tidak memperhatikan itu. Sehingga semua komisioner boleh bicara di depan media.

"Itu yang saya enggak suka. Nanti bisa sekretaris, saya atau siapa yang diizinkan, baru bisa ngomong," ujar Luhut.

Salah satu anggota Kompolnas, Yasonna Laoly menambahkan, Kompolnas terdahulu sempat terlibat ketegangan dengan Polri. Yasonna tidak ingin hal serupa terjadi lagi di era Kompolnas saat ini.

"Sekarang kami akan coba bekerjasama secara baik di dalam pengawasan kinerja Polri, membahas kebijakan-kebijakan Polri seperti apa, memberikan masukan supaya tanggung jawab Polri semakin baik," ujar dia.

Presiden Joko Widodo melantik ketua dan anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2016-2020 di Istana Negara, Jumat sore.

(Baca:  Presiden Lantik Struktur Kompolnas Periode 2016-2020)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 M 2016, ada sembilan orang yang dilantik. Berikut sembilan orang yang dilantik:

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan
Wakil Ketua: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Anggota:
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly
- Irjen Pol (Purn) Bekto Suprapto
- Irjen Pol (Purn) Yotje Mende
- Andrea Pulungan
- Poengky Indarti
- Benediktus Bambang Nurhadi
- Dede Parhan Aulawi.

Kompas TV Kompolnas Lakukan Tes Terbuka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com