Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Lantik Struktur Kompolnas Periode 2016-2020

Kompas.com - 13/05/2016, 17:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo melantik ketua dan anggota Komisi Kepolisian Nasional periode 2016-2020 hari ini, Jumat (13/5/2016). Dengan demikian, struktur para pengawas kepolisian itu pun resmi terbentuk.

Pelantikan digelar di Istana Merdeka, Jumat sore. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 M 2016, ada sembilan orang yang dilantik.

Adapun sembilan orang yang dilantik itu adalah sebagai berikut:

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan

Wakil Ketua: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Anggota:
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly
- Irjen Pol (Purn) Bekto Suprapto
- Irjen Pol (Purn) Yotje Mende
- Andrea Pulungan
- Poengky Indarti
- Benediktus Bambang Nurhadi
- Dede Parhan Aulawi.

Acara pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang didampingi rohaniwan. Setelah itu, satu per satu menandatangani berita acara pelantikan.

Dalam acara itu, turut hadir komisioner Kompolnas lama, Adrianus Meliala, Mohammad Nasser, Hamidah Abdurrahman, dan Edy Hasibuan.

Tanpa Tjahjo

Acara pelantikan digelar tanpa kehadiran Tjahjo Kumolo. Kompas.com belum mendapatkan informasi mengapa Tjahjo absen dalam pelantikan tersebut.

Protokol Istana Kepresidenan sempat memundurkan waktu pelantikan selama sekitar 20 menit. Sedianya, pelantikan dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB.

Melalui pengeras suara, protokol kemudian menginformasikan bahwa acara dimundurkan lantaran menunggu Tjahjo Kumolo.

Namun, hingga pukul 16.20 WIB, Tjahjo belum kunjung datang. Padahal, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah ada di dalam ruangan.

Pelantikan akhirnya dimulai tepat pukul 16.23 WIB tanpa kehadiran Tjahjo.

Kompas TV Kompolnas Lakukan Tes Terbuka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com