Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Bantah Dukung Penyelenggaraan Simposium Lawan PKI

Kompas.com - 13/05/2016, 17:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menegaskan, dirinya tak mendukung penyelenggaraan simposium-simposium terkait tragedi 1965.

Adapun simposium itu adalah Simposium Tragedi 1965 yang telah diselenggarakan beberapa waktu lalu maupun simposium melawan PKI sebagai tandingan, yang diwacanakan oleh para purnawirawan TNI.

"Enggak usah lagi-lagi. Simposium berpihak pada kiri, jelas. Ini (simposium tandingan) membalas. Balas-membalas tidak baik," ujar Ryamizard dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016).

"Saya enggak suka itu. Saya ingin bangsa ini bersatu," kata dia.

Ryamizard pun membantah ada di balik terselenggaranya simposium tandingan. Penyelenggaraan simposium tandingan, menurut dia, justru hanya akan membangkitkan kembali permasalahan masa lalu.

"Kalau bangsa ini mau damai, mari sama-sama damaikan. Jangan memojokkan, berpihak. Sudah lah," kata dia.

Purnawirawan TNI berencana menyelenggarakan simposium melawan PKI pada 1 dan 2 Juni 2016 mendatang.

Para pensiunan TNI ini menganggap Simposium Tragedi 1965 tidak mengakomodasi semua pihak, sehingga mereka memutuskan untuk membentuk simposium lain.

"Kalau mau meluruskan, harusnya sama-sama, objektif seluruhnya, terbuka seluruhnya," ujar Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (purn) Budi Sujana di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

"Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," kata dia.

Simposium tersebut rencananya akan dipimpin oleh mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri.

Kiki mengaku Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah mengetahui dan menyetujui rencana ini.

"Ya, mendukung. Mendukung finansial juga," ujarnya. (Baca: Didukung Ryamizard, Purnawirawan TNI Akan Bentuk Simposium Lawan PKI)

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com