Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baca Puisi di Simposium Tragedi 1965, Taufik Ismail Diteriaki "Provokator"

Kompas.com - 19/04/2016, 18:45 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyair Taufik Ismail mendapat cemoohan dari para korban tragedi 1965 yang menghadiri Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (19/4/2016).

Saat itu, di sela-sela simposium, panitia simposium meminta Taufik Ismail untuk tampil membacakan sebuah puisi.

Namun, ketika puisi dibacakan, Taufik mendapat respons negatif dari sejumlah peserta simposium yang hadir.

Ilham Aidit, anak dari Dipa Nusantara Aidit, yang menjadi salah satu peserta simposium, berteriak ke arah Taufik. "Provokator!"

Kemudian, peserta lain pun mengikuti sikap Ilham.

Salah satu peserta simposium, Nurlaela, dari Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Sulawesi Tengah, memberikan penjelasan kepada Kompas.com bahwa puisi yang dibacakan memang bernada provokatif.

Sebelum pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan sejumlah kekerasan yang terjadi setelahnya, Taufik Ismail merupakan salah satu sastrawan pendiri Manifes Kebudayaan.

Ketika itu, Manifes Kebudayaan terlibat perseteruan budaya dengan seniman atau sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat yang merupakan underbouw Partai Komunis Indonesia. Taufik Ismail menyebut perseteruan itu dengan istilah "Prahara Budaya". 

Nurlaela mengatakan, meskipun PKI dan Lekra dibubarkan setelah tragedi 1965, puisi-puisi karya Taufik Ismail pasca-peristiwa 1965 dinilai sering kali menyudutkan PKI. Taufik, menurut Nurlaela, juga menyebut PKI sebagai pelaku G 30 S.

"Sikap seperti itu kan tentunya merugikan keluarga korban untuk menuju proses rekonsiliasi dan menuntut rehabilitasi," ujarnya.

Kompas TV Simposium Mencari Kebenaran Sejarah 1965
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com