Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didukung Ryamizard, Purnawirawan TNI Akan Bentuk Simposium Lawan PKI

Kompas.com - 13/05/2016, 15:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Purnawirawan TNI berencana menyelenggarakan simposium melawan PKI pada 1 dan 2 Juni 2016 mendatang. Simposium melawan PKI ini menjadi tandingan dari simposium korban tragedi 1965 yang sebelumnya sudah digelar.

Para pensiunan TNI ini menganggap simposium itu tidak mengakomodasi semua pihak, sehingga mereka memutuskan untuk membentuk simposium lain.

"Kalau mau meluruskan, harusnya sama-sama, objektif seluruhnya, terbuka seluruhnya," ujar Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (purn) Budi Sujana di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

"Kami minta tolong, kalau mau bikin (Simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," sambung dia.

(Baca: Berbeda dengan Jokowi, Ryamizard Tolak Rencana Bongkar Kuburan Massal Tragedi 1965)

Begitu pun dengan korbannya, kata Budi, tak hanya korban setelah 1965 namun juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 1948.

Ia berharap simposium melawan PKI tersebut bisa dihadiri berbagai golongan dan pihak untuk meyakinkan bahwa bangsa Indonesia mampu mempertahankan Negra Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasilanya dari rongrongan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Para purnawirawan ini berencana meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai perwakilan pemerintah, untuk memfasilitasi simposium ini.

(Baca: Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965)

"Kalau tidak (mendukung) ya berarti yang didukung mereka PKI," tutur Budi.

Simposium tersebut rencananya akan dipimpin oleh mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri. Kiki mengatakan, mereka  khawatir dengan Simposium korban 1965 yang hanya dilakukan sepihak.

Ia mengaku sempat meminta agar simposium tersebut ditunda namun tak dilaksanakan. Menurut fia, tujuan dari simposium tersebut tak tercapai jika tujuan akhirnya adalah rekonsiliasi.

(Baca: Isu Kebangkitan PKI Diembuskan untuk Gagalkan Penyelesaian Kasus 1965? )

"Tidak mungkin terjadi rekonsiliasi kalau hanya sepihak. Artinya goal simposium tidak tercapai malah menimbulkan reaksi yang luar biasa seperti ini," tutur Kiki.

"Apalagi setelah itu mau membongkar makam," sambung dia.

Namun, ia menyebutkan penyelenggaraan Simposium ini masih terbentur finansial. Meski begitu, Kiki mengaku Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah mengetahui dan menyetujui rencana ini.

"Ya, mendukung. Mendukung finansial juga," ujarnya.

Kompas TV Simposium Mencari Kebenaran Sejarah 1965
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com