Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Napi Narkotika Bertambah, Eksekusi Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera

Kompas.com - 11/05/2016, 18:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Hukuman Mati menyatakan bahwa hukuman mati bukanlah solusi atas tindak kejahatan di Indonesia, khususnya kejahatan narkotika.

Hal itu disampaikan koalisi yang terdiri dari 16 lembaga swadaya masyarakat saat jumpa pers "Menolak Hukuman Mati dan Kebijakan yang Tidak Transparan" di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Sikap tersebut disampaikan menyikapi rencana pemerintah melakukan eksekusi mati gelombang ketiga terhadap terpidana mati kasus narkotika.

Kepala Advokasi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Totok Yulianto menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah narapidana narkotika meskipun eksekusi hukuman mati dilakukan.

Selama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah sudah menjalankan eksekusi terpidana mati kasus narkoba dalam dua gelombang.

Enam terpidana mati dieksekusi pada 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua, Rabu (29/4/2015), delapan terpidana mati juga dieksekusi.

Totok memaparkan, pada Januari 2015, jumlah narapidana narkotika sebanyak 65.566 orang. Pada Mei 2015, jumlah napi kasus narkotika meningkat menjadi 67.808 orang.

"Padahal pemerintah sudah melaksanakan eksekusi hukuman mati di bulan Januari dan April. Ini menunjukan kalau hukuman mati belum menimbulkan efek jera. Data ini kami dapat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," kata Totok.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Imparsial Al Araf. Dia mengatakan, pemidanaan di era modern tak lagi berprinsip pada pembalasan, tetapi mengoreksi perilaku seseorang yang melanggar hukum supaya menjadi lebih baik.

"Kami sama sekali tidak mendukung tindak kejahatan. Penolakan kami terhadap hukuman mati kami arahkan ke hukuman seumur hidup. Sebab hukuman mati jelas melanggar prinsip HAM," ucap dia.

"Apalagi di dalam sistem peradilan yang masih bobrok ini banyak sekali terjadi pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan hukuman mati," tambah Araf.

Dia mencontohkan kasus Zainal Abidin yang pengajuan peninjauan kembalinya ditolak dalam waktu empat hari.

Hal itu terjadi karena Zainal sudah terlanjur masuk ke dalam daftar terpidana mati yang akan dieksekusi di gelombang kedua pada April 2015. (baca: Wawancara Khusus dengan Terpidana Mati Zainal Abidin)

"Bayangkan, proses hukum belum selesai, dan waktu pengajuan PK langsung ditolak dalam tempo empat hari. Ini kan jelas di luar prinsip keadilan," kata Araf.

Kepolisian sebelumnya menyebut eksekusi mati tahap ketiga akan dilakukan pertengahan bulan Mei 2016. Sejumlah regu tembak sudah disiapkan untuk menembak mati 15 terpidana kasus narkotika.

(baca: Polda Jateng: 15 Narapidana Akan Dieksekusi Mati Pertengahan Bulan Mei)

Polda Jateng tinggal menunggu instruksi Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk eksekusi.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih merahasiakan waktu eksekusi mati dan identitas para terpidana.

Kompas TV Nusakambangan Siap Eksekusi Mati
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com