Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemunculan Atribut PKI Dinilai Pengalihan Isu

Kompas.com - 11/05/2016, 15:49 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aparat penegak hukum semakin intensif menindak hal-hal yang berhubungan dengan komunisme, termasuk terhadap simbol-simbol yang mirip lambang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, menilai, ada lima teori yang bisa menjelaskan munculnya atribut-atribut PKI tersebut. Salah satunya untuk pengalihan isu.

Menurut dia, saat ini, ada banyak masalah yang sangat besar dan krusial untuk bangsa ini, tetapi terpinggirkan karena fokus masyarakat beralih pada kemunculan atribut-atribut berbau komunis.

"Seperti masalah tax amnesty (pengampunan pajak). Itu sesuatu yang sangat krusial dan perlu dikaji dengan saksama," ucap Asvi saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

Isu komunisme, kata Asvi, kembali merebak dan digunakan sebagai pengalih isu karena tema peristiwa 1965 tengah hangat diperbincangkan belakangan ini. Isu tersebut juga sensitif dan memancing perhatian.

(Baca: Gambar Palu Arit, Kuntilanak yang Mencederai Akal Sehat Kita)

Kedua, kemunculan atribut-atribut tersebut adalah tanda pembentukan aliansi lama. Pada 1965, ada aliansi antara tentara dan berbagai kelompok Islam, yang dibentuk untuk memberantas komunisme.

Asvi melihat, upaya membasmi komunisme tak lagi relevan. Di sisi lain, upaya untuk membangkitkan aliansi cenderung lebih terlihat.

"Tujuannya untuk memperoleh pengaruh politik pada masa ini dan yang akan datang," ujarnya. (Baca: Menhan: Penyebaran Atribut PKI Harus Ditertibkan)

Kemunculan atribut-atribut tersebut, kata Asvi, juga bisa dianggap sebagai tanda kebangkitan PKI. Namun, teori ini dinilainya sangat lemah. Sebab, hingga saat ini, tak ada satu partai pun yang memiliki ideologi komunis.

Kemungkinan untuk melakukan perebutan kekuasaan juga dinilai tak mungkin karena tak ada organisasi yang dekat dengan ideologi itu.

"Jadi, teori bahwa PKI bangkit lagi sangat naif dan tidak masuk akal," kata Asvi.

Keempat, kemunculan atribut-atribut tersebut juga dianggap sebagai keisengan anak muda, misalnya dengan kemunculan kaus band Kreator yang menggunakan logo palu arit. (Baca: Saat Kaus Band Metal Dikira Lambang Palu Arit PKI)

Menurut Asvi, tak aneh bagi band tahun 1990-an asal Jerman Timur tersebut menggunakan atribut palu arit.

Ia melihat, kemunculan gambar-gambar tersebut sangat sistematis, terutama sejak Orde Baru menjelang tanggal 30 September.

Halaman:


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com