Tokoh Muda Golkar Desak Pengembalian Setoran Rp 1 Miliar dari Semua Caketum

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh Poros Muda Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan, dirinya sejak awal menolak setoran Rp 1 miliar yang dibebankan kepada setiap calon ketua umum.

Ia mensyukuri, pada akhirnya panitia pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar meloloskan dua kandidat meski mereka tak menyetor uang sebesar Rp 1 miliar.

Namun, Doli menilai, seharusnya dengan situasi ini maka setoran yang telah diberikan enam kandidat lainnya juga dikembalikan.

"Menurut saya itu jadi polemik baru. Masa enam orang bayar, dua lagi tidak bayar," kata Doli di sela peluncuran bukunya yang bertajuk Mengembalikan Golkar ke Hati Rakyat di Jakarta, Minggu (8/5/2016).

Menurutnya, demi keadilan maka seluruh uang yang sudah disetorkan dikembalikan lagi kepada para kandidat. Kemudian, panitia mengumumkan kepada kader, termasuk para kandidat, kesempatan untuk memberi sumbangan yang besarannya tak ditentukan.

Sejak awal, Doli menolak adanya iuran wajib tersebut arena dianggap tak sesuai dengan tujuan mengadakan munaslub partai yang berkualitas.

Ia menyebutkan, ada empat indikator Munaslub yang berkualitas, yaitu demokratis, rekonsiliatif, berkeadilan, dan bersih. Bersih, menurutnya, dapat pula diartikan sebagai bebas dari praktik politik uang.

"Kalau orang yang jadi ketum harus bayar, ini akan menguatkan budaya kapitalisme," tuturnya.

Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo dinyatakan lolos tahap verifikasi meski tak menyetor Rp 1 miliar.

Menurut Ketua Panitia Pengarah Munaslub Nurdin Halid, panitia telah mengubah iuran Rp 1 miliar sebelumnya menjadi iuran sukarela.

Nurdin mengatakan, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol telah diatur mengenai sumbangan tidak mengikat.

Hal itu menjadi salah satu pertimbangan panitia pemilih untuk mengubah klausul sumbangan wajib Rp 1 miliar.

Dengan diubahnya klausul tersebut, maka dua bakal calon yang sebelumnya belum dinyatakan lolos dianggap telah memenuhi semua syarat yang ditentukan komite pemilihan.