Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU Minta Jokowi Tetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila

Kompas.com - 01/05/2016, 13:49 WIB
Achmad Faizal

Penulis

PASURUAN, KOMPAS.com - Nahdlatul Ulama atau NU secara resmi dan kelembagaan meminta kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila.

Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Lahir ke-93 NU di lapangan Candra Wilwatikta, Pasuruan Jawa Timur yang dihadiri sekitar 15.000 orang yang berasal dari kalangan nahdliyin dan ormas-ormas se Jawa Timur, antara lain Persatauan Alumni GMNI, FKPPI, PMKRI, GMKI, dan lain-lain.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan, NU telah melakukan berbagai kajian akademis, baik yang bersifat historis maupun ideologis.

"Hasilnya tidak dapat dipungkiri bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 itulah di depan sidang BPUPKI Bung Karno untuk pertama kalinya mencetuskan dan menawarkan gagasannya tentang lima dasar Indonesia merdeka yang beliau beri nama Pancasila," ujar Said, Sabtu (30/4/2016) kemarin.

 

Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Muttawaqil Alallah dalam sambutannya mengatakan keprihatinannya karena sampai detik ini hingga menjelang 72 tahun Indonesia merdeka, Hari Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara masih saja belum ditetapkan.

"Bayangkan, Hari Buruh saja kita peringati, Hari Proklamasi juga kita peringati dan lain-lain, kok hari lahirnya Pancasila tidak pernah kita peringati," tegas Muttawaqil.

Megawati Soekarnoputri yang diundang secara khusus oleh Panitia dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI ke-5 dan Putri Bung Karno didapuk untuk menerima dokumen kajian akademis yang telah disusun oleh PBNU tentang usulan penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

Dokumen tersebut diserahkan langsung di hadapan 15.000 hadirin dan tokoh tokoh NU se-Jawa Timur oleh Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj.

Dalam sambutannya Megawati mengungkap perasaan kerinduannya dengan keluarga besar NU. Dia mengatakan hubungan baik dengan NU sudah terbina baik sejak jaman Bung Karno hingga ia meneruskan hubungan dengan Gus Dur.

Mega mengungkapkan meskipun sering terjadi perbedaan pendapat dengan Gus Dur pada masa lalu tetapi hubungan pribadi dan kekeluargaan selalu baik hingga saat ini. Mega mengisahkan bahwa Gus Dur pernah berpesan kepada dirinya bahwa antara NU dan PDI Perjuangan atau kalangan nasionalis tidak boleh pecah karena jika NU dan nasionalis pecah maka negara ini bisa bubar.

"Mari kita jaga persatuan bangsa dengan perekat ideologi Pancasila," tutur Mega.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR, Ahmad Basarah yang juga hadir dalam acara tersebut mengungkapkan kebahagiaan dan apresiasinya atas prakarsa PBNU mengusulkan penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila kepada Presiden Jokowi.

Hal ini akan melengkapi dokumen ketatanegaraan yang telah menetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi melalui Keppres Nomor 18 tahun 2008. Seperti kita ketahui pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (PPKI) telah mengesahkan utk pertama kalinya UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia merdeka.

"Dengan demikian akan semakin sempurnalah jika tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Pancasila melalui sebuah Keputusan Presiden", kata Ahmad Basarah tadi malam di Pasuruan Jawa Timur.

Dalam kesempatan acara tersebut Megawati juga didampingi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan, Prananda Prabowo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Ahmad Basarah, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat serta anggota DPR RI Ario Bimo dan Diah Rieke Pitaloka.

"Dari Jawa Timur akan kita akan kawal penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila", ujar Komandan Apel Besar NU, Saefullah Yusuf dalam pidatonya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com