Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusuh Lapas Banceuy, Wapres Soroti Kelebihan Kapasitas dan Kurangnya Pengamanan

Kompas.com - 25/04/2016, 21:53 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A, Banceuy, Kota Bandung, Jawa Barat, akibat akumulasi dua masalah besar.

"Pertama memang hampir semua penjara kelebihan kapasitas, kelebihan penghuni dari kapasitas yang ada," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Menurut dia, jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas lapas bisa membuat banyak masalah di Lapas. Akibatnya, benturan sosial lebih mudah terjadi.

Kedua, kata Wapres, kerusuhan narapidana di Lapas juga disebabkan kurangnya pengamanan. Oleh karena itu, ia meminta agar adanya peningkatan pengamanan di Lapas.

(Baca: Empat Petugas Lapas Banceuy Ditetapkan Jadi Tersangka)

"Bagaimana mengurangi kejahatan, karena yang paling penting makin kurang orang masuk penjara," kata Wapres.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan, jumlah napi melebihi kapasitas Lapas Banceuy menjadi salah satu penyebab konflik di dalam lapas.

Terkait dengan hal ini, ia akan mengingatkan semua kepala lapas (kalapas) dan kepala rutan (karutan) agar lebih berhati-hati dalam menjaga para tahanan.

(Baca: Ini Kronologi Kematian Undang Kosim di Lapas Banceuy Versi Menkumham)

Alternatif atas kondisi kelebihan kapasitas ini adalah pemberian remisi dan pembebasan bagi narapidana, khususnya yang berkelakuan baik dan berprestasi.

Kerusuhan pecah di Lapas Banceuy, Sabtu (23/4/2016), karena meninggalnya seorang napi akibat bunuh diri. Para napi menduga, ada pelanggaran oleh petugas sehingga mereka marah dan membakar gedung lapas.

Kompas TV Kronologi Kerusuhan Lapas Banceuy
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com