Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Bantah Beri Perlakuan Istimewa Saat Pulangkan Samadikun

Kompas.com - 25/04/2016, 18:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pemerintah memperlakukan terpidana kasus BLBI Samadikun Hartono secara wajar, tidak berlebihan.

Ia membantah tudingan bahwa pihaknya memberi perlakuan istimewa terhadap terpidana yang sempat menjadi buron selama 14 tahun itu, ketika dibawa dari China ke Indonesia.

"Kita kan dituduh mengistimewakan Samadikun Hartono. Janganlah semuanya berpikir negatif dengan apa yang dilakukan oleh penegak hukum," ujar Prasetyo di kantornya di Jakarta, Senin (25/4/2015).

Kalaupun dirinya hadir di bandara menjemput Samadikun, kata Prasetyo, hal itu hanya sebagai bentuk apresiasi pada Badan Intelijen Negara. (baca: Ketua Komisi III Prihatin Buron BLBI Diperlakukan Istimewa)

Selebihnya, tak ada deal apapun dengan Samadikun, kecuali untuk memeriksa harta kekayaannya untuk membayar uang pengganti.

"Apa itu salah? Jadi jangan tuduh macam-macam. Jangan negative thinking," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan juga soal Samadikun yang tak diborgol ketika dibawa dari China ke Indonesia. (baca: Ini Kronologi Penangkapan Samadikun Hartono Setelah Buron Selama 13 Tahun)

Menurut dia, lepas borgol itu bagian dari strategi untuk menunjukkan bahwa walaupun mereka buronan, mereka tetap diperlakukan wajar.

"Strategi kita agar koruptor di luar sana, wah saya dilakukan dengan tidak berlebihan, sehingga akan tergerak untuk menyerahkan diri. Jangan dituduh macam-macam lah," kata Prasetyo.

(baca: Setelah Buron Bertahun-tahun, Samadikun Berniat Bayar Kerugian Negara Rp 169 M)

Mantan kader Partai Nasdem itu enggan membeberkan hasil pemeriksaan Samadikun. Yang jelas, kata dia, Kejagung terus menagih uang pengganti sebesar Rp 169 miliar.

Kompas TV DPR Minta Pemerintah Telusuri Aset Koruptor
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com