Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid: Kami Harap Fahri Tak Buat Demokrat Gaduh

Kompas.com - 25/04/2016, 14:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menghargai langkah Fahri Hamzah yang hendak bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, dia berharap, langkah Fahri tersebut tidak menimbulkan masalah di internal Partai Demokrat.

"Demokrat kawan-kawan kami juga, Pak SBY kawan kami juga, dan kami menghormati beliau. Jadi, kami berharap masalah Fahri tidak membuat mereka menjadi gaduh," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).

(Baca: Ruhut: Kalau Fahri Hamzah Gabung ke Demokrat, Saya Keluar dari Partai)

Hal tersebut disampaikan Hidayat dalam menanggapi keberatan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Apabila Fahri bergabung dengan Partai Demokrat, Ruhut mengaku akan keluar dari partai berlambang Mercy itu.

"Saya beharap masalah Pak Fahri tidak memperkeruh internal Demokrat, dan mudah-mudahan semua akan selesai dengan baik," ucap Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini.

Hidayat tetap berharap, pertemuan Fahri dan SBY bisa terealisasi. Dengan begitu, Fahri bisa mendapat pencerahan dari SBY bahwa berpartai itu memiliki aturan. Misalnya, dalam revisi UU KPK, semula anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi III DPR menyatakan dukungannya.

(Baca: Fahri Hamzah Ingin Temui SBY di Cikeas untuk Bercerita, Apa yang Akan Disampaikan?)

Namun, saat SBY menyatakan menolak, maka anggota Fraksi Demokrat di DPR pun menyatakan menolak revisi UU KPK.

"Mudah-mudahan Pak Fahri bisa mendapatkan pencerahan dari Pak SBY bahwa berpartai itu ada aturannya, termasuk juga keputusan dari partai," ucap Hidayat.

Kompas TV Inilah Beragam Kontroversi Fahri Hamzah

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com