Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hampir Tiga Minggu WNI Disandera, Indonesia Tetap Hormati Larangan Filipina

Kompas.com - 15/04/2016, 20:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Filipina belum juga memperbolehkan militer Indonesia membantu pembebasan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Meskipun, tentara Filipina banyak yang tewas dan terluka saat berupaya menyergap kelompok itu untuk membebaskan tawanan.

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengatakan, pemerintah Indonesia tetap menghormati keputusan tersebut.

"Saya pikir jawabannya sudah jelas, ini menyangkut masalah konstitusi (Filipina)," ujar dia saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Fachir mengatakan, yang terpenting adalah kondisi 10 WNI yang disandera dapat pulang dengan selamat. Pemerintah Indonesia sendiri sudah memastikan hal itu.

(Baca: Ali Fauzi: Kelompok Abu Sayyaf Biasa Tahan Sandera Lebih dari 6 Bulan)

"Yang paling penting tentu masalah keselamatan WNI. Yang jelas mereka dalam kondisi baik dan sehat," lanjut dia.

Pemerintah Indonesia pun sangat mengapresiasi pemerintah Filipina yang telah mati-matian berupaya membebaskan sandera sampai jatuh korban dari tentara Filipina sendiri.

Angkatan bersenjata Filipina kehilangan 18 prajurit dalam kontak tembak selama sembilan jam di perbatasan Kota Tipo-Tipo dan Al-Barka di Pulau Basilan melawan pasukan kelompok Abu Sayyaf, Sabtu (9/4/2016).

(Baca: Kelompok Abu Sayyaf Dinilai Ingin Sampaikan Pesan Lemahnya Filipina)

Baku tembak itu terjadi saat militer Filipina hendak menyerang kelompok Abu Sayyaf demi membebaskan sandera. Di kubu pemberontak, lima orang tewas, termasuk seorang ekstremis asal Maroko. Ekstremis itu bernama Mohammad Khattab.

Selain itu, sekitar 20 orang pemberontak lainnya terluka. Jumlah prajurit yang tewas tersebut menjadi yang terbesar dalam pertempuran di wilayah selatan pada tahun ini.

Kompas TV Batas Akhir Pembayaran Tebusan Sandera WNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Nasional
Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Nasional
Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Nasional
POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com