Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Sebut Pembebasan 10 WNI dari Abu Sayyaf Bukan Hal Mudah

Kompas.com - 14/04/2016, 15:16 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok bersenjata di luar negeri memang bukan perkara yang mudah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengakui bahwa upaya penyelamatan sandera Abu Sayyaf bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan.

Meskipun begitu, ia mengatakan, Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan semaksimal mungkin.

"Ini bukan suatu hal yang mudah, namun kita terus upayakan semaksimal mungkin," ujar Arrmanatha saat dihubungi, Kamis (14/4/2016).

(Baca: Sudah Lebih dari Dua Minggu, Pemerintah Masih Upayakan Pembebasan 10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf)

Ia pun menuturkan, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Filipina masih terus berlangsung sampai saat ini.

"Kami masih terus mengupayakan pembebasan. Komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terus berlangsung," ungkap dia.

Sementara itu, beberapa waktu lalu Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menegaskan bahwa saat ini Kemenlu telah menunjuk dua liaison officer (LO) untuk mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak keluarga 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Penunjukan tersebut, kata Retno, merupakan upaya yang dilakukan Kemenlu agar pihak keluarga terus mendapatkan perkembangan terkini mengenai kondisi para sandera.

(Baca: Ali Fauzi: Kelompok Abu Sayyaf Biasa Tahan Sandera Lebih dari 6 Bulan)

Selain itu, Menlu juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden Filipina. Kemudian, di tempat terpisah, Retno juga bertemu Menteri Luar Negeri Filipina dan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu berupaya mengintensifkan komunikasi dan koordinasi terkait upaya pembebasan sandera, menekankan pentingnya keselamatan para sandera, dan menyampaikan apresiasi atas kerja sama dengan Filipina.

(Baca: Kelompok Abu Sayyaf Dinilai Ingin Sampaikan Pesan Lemahnya Filipina)

"Sesuai instruksi dari Presiden Jokowi, saya telah melakukan kunjungan ke Filipina pada tanggal 1-2 April 2016 lalu. Hasil pertemuan sudah saya laporkan kepada Presiden," tutur Retno saat memberikan keterangan pers di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Namun, hingga kini, kejelasan nasib para WNI itu masih terombang-ambing lantaran proses penyelamatan belum membuahkan hasil.

Kompas TV TNI Tunggu "Lampu Hijau" dari Filipina
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com