Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Priyo Budi Jadi Calon Ketum Golkar, Ini Alasan Hajriyanto

Kompas.com - 14/04/2016, 18:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Hajriyanto Y Tohari mengaku, sepanjang penyelenggaraan musyawarah nasional Partai Golkar pada 2004, 2009, maupun 2014 lalu, dirinya selalu menjadi pihak netral.

Baru pada penyelenggaraan munaslub mendatang dirinya menyatakan dukungan terhadap salah seorang calon ketua umum.

"Bahkan, selama konflik saya berada pada posisi netral, tidak dalam blok Jakarta maupun Bali. Kepribadian saya adalah netral, bahkan dalam pilpres saya netral," kata Hajriyanto saat deklarasi Priyo Budi Santoso sebagai caketum Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (14/4/2016).

Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu didapuk sebagai Ketua Tim Sukses Priyo Budi Santoso pada penyelenggaraan Munaslub mendatang. Ada sejumlah alasan yang membuat dirinya menerima tawaran itu dari Priyo.

(Baca: Priyo Budi: "Bismillahirrahmanirrahim", Saya Maju Jadi Caketum Golkar)

"Dia itu calon yang otentik. Bukan hanya maju sebagai calon ketua umum sekarang, tetapi juga saat Munas Bali. Dan dia calon yang relatif paling muda," kata dia.

Menurut Hajriyanto, Golkar membutuhkan energi baru untuk menghadapi kompetisi politik yang akan datang. Selain itu, partai berlambang pohon beringin ini juga membutuhkan sosok orang yang dapat memberikan dedikasi penuh untuk membenahi partai.

"Priyo ini kan enggak punya jabatan sekarang. Bukan anggota DPR, sehingga tidak punya kewajiban datang ke rapat-rapat parlemen. Sebagai politisi tentu waktu beliau akan sangat besar dan luas untuk mengurus Golkar," kata dia.

(Baca: Priyo Budi Santoso Ramaikan Bursa Pencalonan Golkar-1)

Selain itu, Hajriyanto menganggap, Priyo sebagai sosok calon ketua umum yang relatif lebih bersih daripada calon ketua umum lainnya.

Secara legal formal, kata dia, Priyo tidak pernah tersangkut kasus hukum apapun. Tak hanya itu, mantan Wakil Ketua DPR itu juga belum pernah menjadi saksi dari kasus hukum.

"Beliau juga mengaku kepada saya tidak punya cukup uang untuk maju. Tapi saya respect terhadap niat dia untuk maju meski modal terbatas," ujarnya.

Kompas TV ini Para Calon Ketua Umum Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com