Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri, Jangan Tutupi Penyebab Kematian Siyono!

Kompas.com - 12/04/2016, 20:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifah meminta, Polri transparan dalam mengungkap kasus kematian terduga teroris Siyono. Sebab, ada dugaan penganiayaan yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri ketika memeriksa Siyono.

Dalam perkembangannya, Divisi Propam Polri telah memeriksa personel Densus 88 yang bertugas mengawal Siyono. Dari hasil pemeriksaan, diketahui ada sejumlah prosedur yang tidak dipenuhi petugas yang mengawal.

"Kalau betul terjadi suatu pelanggaran hukum, bukan hanya pelanggaran prosedur, tidak boleh ini ditutupi. Kalau oknum ini bersalah, tindak secara transparan," kata Dwi saat rapat dengar pendapat umum dengan Komnas HAM, PP Muhammadiyah, dan Kontras di Kompleks Parlemen, Selasa (12/4/2016).

(Baca: Kontroversi Hasil Otopsi dan Misteri Kematian Siyono...)

Menurut dia, kasus tewasnya Siyono telah merusak nama baik Densus 88 yang sedang naik daun pasca serangan teroris di kawasan Sarinah beberapa waktu lalu.

Meroketnya citra Densus saat itu tidak terlepas dari cepatnya proses pengungkapan dan penangkapan teroris yang dilakukan.

"Tapi, pasca itu harus kita evaluasi. Jangan karena dianggap sukses, kita lupa bahwa bukan begitu kemudian menganggap seolah kita melakukan sesuatu yang terbaik, kemudian apapun bisa dilakukan demi pemberantasan terorisme," ungkap Dwi.

(Baca: Komnas HAM Duga Densus 88 Langgar HAM Terkait Tewasnya Siyono)

Transparansi pengungkapan kasus Siyono, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, perlu dilakukan untuk menjaga marwah Densus 88. Ia berharap, Polri tidak menutupi kesalahan yang dilakukan anggotanya.

"Karena yang rusak nanti adalah institusi Polri sendiri, yang rusak juga institusi Densus. Jangan gali lubang tutup lubang untuk citra Densus," ucap dia.

Kompas TV Kematian Siyono Masih Jadi Teka-Teki
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com