Menristek Dikti Siap jika Kena "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengaku tak pernah ada pembicaraan tentang pergantian menteri (reshuffle) dalam rapat kabinet.

Ia pun heran mengapa isu tersebut begitu liar di publik dan membuat gaduh. Kendati demikian, dia menyatakan dirinya tak terganggu dengan isu yang terus berkembang tersebut.

"Semua masalah reshuffle tanya ke beliau (presiden). Saya adalah sebagai menteri, pembantu presiden melaksanakan tugas. Tugas adalah kerja, kerja, kerja," ujar Nasir seusai acara final Musabaqoh Kitab Kuning di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2016).

Adapun saat ditanya tentang kesiapannya jika harus terkena reshuffle oleh Presiden Joko Widodo, Nasir tak menyanggahnya.

(Baca: Muhaimin: Tidak Usah Sering "Reshuffle", Bikin Menteri Enggak Jadi Kerja)

"Saya siap di mana pun. Karena saya adalah dari pendidikan tinggi, mantan rektor, pernah juga jadi komisaris BUMN. Jadi bagi saya enggak masalah," imbuh Nasir.

Ia mengungkapkan tidak pernah diajak bicara khusus dengan Presiden Jokowi terkait isu reshuffle ini. Namun, yang ada hanyalah evaluasi bagi masing-masing menteri terkait kinerja kementerian yang dipimpinnya.

(Baca: Jokowi: Soal "Reshuffle", Kami Bahas Terus dengan Pak Kalla)

"Dievaluasi satu-satu. Kurangnya apa," kata Nasir.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, hadir pula Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Namun, ia cenderung tak peduli terhadap isu reshuffle dan enggan berkomentar banyak.

"Tanya saja sama Cak Imin ya," kata Hanif.

Isu reshuffle kabinet belakangan kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui sejumlah elite partai koalisi seperti Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy.

(Baca: Sekjen PDI-P: Rasanya "Reshuffle" Kabinet Akan Dilakukan)

Tak hanya itu, Presiden juga menemui dua tokoh Partai Golkar yang selama ini kerap berseteru, yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Presiden juga memanggil Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, M Luthfi, dan pemilik Mahaka Grup, Erick Thohir.

Pertemuan Jokowi dengan para elite partai ini juga pernah dilakukannya kala membuat keputusan penting, seperti melakukan reshuffle jilid I hingga pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pihak istana menyatakan, perombakan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden. Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku Presiden berkonsultasi dengan orang di sekelilingnya terkait reshuffle.