Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Siapkan Komite Etik untuk Awasi Munaslub

Kompas.com - 11/04/2016, 10:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar tengah menyiapkan komite etik untuk mengawasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Rencananya, Munaslub akan digelar di Bali pada 7 Mei 2016.

Menurut Sekretaris Steering Committee Munaslub Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, komite etik tersebut dibentuk untuk mengawasi dan menegakan norma sesuai aturan dalam AD/ART dan Tata Tertib.

"Komite etik itu akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap peserta, kandidat maupun penyelenggara. Supaya betul-betul Munas ini terjamin menjadi kompetisi yang sehat dan untuk menghindari terjadinya politik uang," kata Agun saat dihubungi, Senin (11/4/2016).

Selain komite etik, juga akan dibentuk komite verifikasi dan komite pemilihan. Komite verifikasi bertugas untuk mengecek keabsahan peserta dan calon ketua umum. (baca: Golkar Gelar Munaslub, Ini Tahapannya)

Sesuai aturan, setiap calon ketua umum harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif jika ingin mencalonkan diri.

"Syarat objektif itu adalah syarat yang terdapat sesuai dengan AD/ART. Kalau subjektif lebih ke syarat kelengkapan seperti pakta integritas, tidak akan eksodus ke partai lain, mendirikan partai baru atau melakukan money politik," kata dia.

(baca: Aburizal dan Agung Bertemu Jokowi, Golkar Dapat Jatah Kursi Kabinet?)

Ia menambahkan, gagasan pembentukan sejumlah komite itu muncul saat rapat pertama setelah rapat pleno yang diselenggarakan di DPP Partai Golkar, Kamis (7/4/2016) lalu.

Hari ini, SC Munaslub akan kembali menyelenggarakan rapat untuk meminta pandangan umum dari seluruh anggota SC terkait usulan pembentukan komite itu.

Kompas TV ini Para Calon Ketua Umum Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com