Surya Paloh: Partai Koalisi Harus Konsisten Dukung Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh enggan berkomentar banyak soal adanya partai-partai politik pendukung pemerintah yang ribut soal kursi menteri.

Menurut Paloh, jika ada permasalahan yang terjadi, maka koreksi seharusnya disampaikan dengan tetap menjaga suasana agar tetap kondusif.

"Yang penting saya mengingatkan konsekuensi arti sebagai partai pendukung pemerintah adalah tetap konsisten untuk memberikan dukungan," ujar Surya seusai mengukuhkan pengurus DPW Partai Nasdem Sumatera Barat di Padang, Jumat (8/4/2016).

Ia mengatakan, terlalu banyak permasalahan yang dihadapi bangsa dalam mempercepat perkembangan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah juga perlu didukung oleh semua elemen masyarakat. Tak terkecuali partai politik itu sendiri.

"Harapannya juga pasti pada partai-partai pendukung," kata dia.

Wacana perombakan kabinet jilid kedua telah mengusik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

PKB mulai gusar karena merasa kursi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dijabat kadernya mulai digoyang.

Menurut Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan menengarai ada upaya sistematis yang sedang dilakukan PDI Perjuangan guna merebut posisi tersebut. Salah satunya dengan mengukur profesionalisme kinerja menteri.

"Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) enggak terima. Itu bukan cuma urusan menteri, tetapi marwah partai," kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa partainya melakukan kajian terhadap kinerja kementerian. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Desa dan PDT karena ditemukan banyak masalah soal penyaluran dana desa.

"Ada kritik pembina dan pendamping desa, banyak pungutan liar, kami mendiskusikan itu sejak pertengahan tahun lalu," kata dia.

Kendati demikian, Hendrawan meminta elite PKB tidak perlu berburuk sangka terhadap PDI-P. Sebab, kementerian yang mendapat sorotan dan kritik tidak hanya Kementerian Desa. Kritik dan sorotan itu pun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengincar kursi Menteri Desa.