Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isi Petisi "Online", 30.000 Netizen Minta Dubes Yusron Dipecat

Kompas.com - 02/04/2016, 18:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kicauan Dubes Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang mengkritik Basuki Thahaja Purnama dengan nada SARA terus menuai protes. Kali ini, muncul petisi di laman Change.org yang meminta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memecat Yusron.

Petisi pertama dimulai oleh Adrian Zmith dan hingga Sabtu (2/4/2016) sudah ditandatangani oleh lebih dari 30.000 netizen.

Dalam petisinya yang bisa diakses di change.org/pecatdubesrasis, Adrian menilai sangat tidak pantas pejabat pemerintah, apalagi seorang duta besar di negara sahabat melontarkan pernyataan berbau rasis, kebencian, memutar-balikkan fakta sejarah dan provokasi konflik.

"Tanda tangani petisi ini Pecat Yusron Ihza Mahendra sebagai Duta Besar. #StopRacism," tulis dia.

Salah seorang penandatangan petisi, Mellisa Augustina, menuliskan, “Sangat tidak layak bagi seorang Duta Besar Republik Indonesia untuk melontarkan twit rasis untuk menghasut bangsa yg terdiri dari berbagai etnis dan agama.

Liong Fingo, penandatangan petisi lainnya, juga menyampaikan “Yusron bukan saja berlaku rasis pada WNI keturunan Tionghoa tapi juga merendahkan martabat bangsa Indonesia atas twitnya yang menyatakan bahwa seolah-olah pribumi senang berbuat rusuh dan melakukan diskriminasi kepada WNI keturunan Tionghoa...

Terkait berbagai kritikan tersebut, Dubes Yusron hingga saat ini belum mau memberikan tanggapan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, sebelumnya mengatakan bahwa Menlu telah mengingatkan kepada kepala perwakilan Indonesia di luar negeri agar tidak mengurusi persoalan di luar tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan pemerintah. Namun, ia enggan berkomentar mengenai keluhan Ahok terkait tweet Yusron.

(Baca juga: Soal Kicauan SARA Dubes Yusron ke Ahok, Ini Komentar Kemenlu)

"Saya tekankan sekali lagi, kami selalu mengingatkan mereka agar fokus pada masalah, isu-isu, dan tugas-tugas yang diberikan," kata dia.

Yusron sempat berkicau soal Ahok di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dalam kicauannya, Yusron menyoroti kepemimpinan Ahok yang ia anggap arogan.

Menurut Yusron, kepemimpinan Ahok yang arogan berpotensi membahayakan masyarakat kecil yang beretnis sama dengan Ahok. Pernyataannya itu menambahkan pernyataan mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purn) Johannes Suryo Prabowo yang juga sempat melontarkan hal yang sama.

Ahok menganggap Yusron sebagai orang yang kurang ajar dan rasialis. Ahok menilai Yusron tengah menakut-nakuti warga keturunan Tionghoa. 

(Baca juga: Ahok Keluhkan Kicauan Twitter Adik Yusril kepada Menteri Luar Negeri)

"Kalau dia nge-tweet nakut-nakutin, hati-hati lho keturunan China miskin, kasihan nanti dibantai gara-gara Ahok. Itu kurang ajar dan rasis. Apalagi dia dubes di Jepang lagi, adiknya Yusril," kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3/2016).

Ahok mengaku sudah menyampaikan keluhan itu kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

(Baca juga: Ahok Minta Menlu Ajukan Rekomendasi Pencopotan Adik Yusril dari Jabatan Dubes)

 

Kompas TV Kata Kemenlu Soal Kicauan Dubes ke Ahok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com