Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Strategi Berantas Mafia, Harga Beras Premium Bisa Rp 7.500 per Kilogram

Kompas.com - 01/04/2016, 16:41 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

PEMALANG, KOMPAS.com – Mafia beras diduga merupakan biang keladi di balik kesenjangan harga jual di tingkat petani dan di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku punya sejumlah strategi khusus untuk mengatasi mafia beras ini.

"Salah satu strategi itu adalah meminta Bulog membeli langsung gabah hasil panen petani," kata Amran dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Kamis (31/3/2016) petang.

Menurut Amran, langkah tersebut akan membatasi ruang gerak mafia beras. Kebanyakan modus yang dipakai mafia ini adalah membeli gabah dengan harga murah, memanfaatkan celah keterbatasan dana petani untuk menggiling gabah menjadi beras.

“Setelah panen, petani hanya punyanya gabah bukan beras. Jadi dengan cara itu petani tidak perlu mengeluarkan usaha dan biaya lagi untuk membuat gabah jadi beras,” ungkap Amran.

Amran ada di Pemalang dalam rangka kegiatan panen raya di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Sehari sebelumnya dia mengikuti panen raya di Tegal dan pada Jumat (1/4/2016) melanjutkan kegiatan serupa di Demak dan Jepara.

Panen raya di Kabupaten Pemalang berlangsung di Desa Temuireng, Kecamatan Patarukan. Sesudah panen, di sini berlangsung pula penandatanganan kesepakatan kerja sama antara kelompok tani dengan Bulog, sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk membeli gabah hasil panen petani yang menjadi anggota kelompok tersebut.

Tidak hanya memudahkan petani, Bulog yang turun langsung menyerap  gabah petani juga dapat menghindarkan praktek-prektek ilegal. "(Ini) adalah cara pemerintah hadir di tengah petani dan itu juga untuk mempersempit ruang gerak mafia beras,” tegas Amran.


Menurut Amran, selama ini banyak petani mengeluhkan harga gabah murah, hanya di kisaran Rp 3.000 per kilogram. Padahal, pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 3.700 per kilogram gabah sebagai acuan.

"Makanya kami saat ini turun tangan langsung ke lapangan. Kami memastikan, Bulog akan membeli gabah petani dengan harga minimal Rp 3400 per kilogram dan maksimal Rp 3.700 per kilogram," ujar dia.

Beras premium Rp 7.500

Strategi lain mencegat mafia beras, lanjut Amran, adalah dengan membangun toko tani Indonesia (TTI).  Dengan keberadaan TTI, hasil serapan gabah petani oleh Bulog akan langsung diolah menjadi beras dan tersedia di TTI.

Program tersebut merujuk pada terobosan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pemerintah daerah setempat telah membeli gabah langsung dari petani lalu memproduksinya melalui badan usaha daerah.

Hasilnya, masyarakat di Kabupaten Pemalang bisa membeli beras kualitas premium hanya dengan harga Rp 7.500 per kilogram.

“Dengan harga beras kualitas premium Rp 7.500 per kilogram, itu sudah bisa menguntungkan petani, pedagang, dan konsumen," tegas Amran.

Di pasaran, harga beras premium sekarang ada di kisaran Rp 10.000 sampai Rp 13.000 per kilogram. Besarnya selisih harga dibandingkan praktik TTI dipicu panjangnya rantai produksi beras.

Rencananya, TTI akan dimulai di 1.000 kota di Indonesia. “Bayangkan jika itu sudah terjadi secara masif di tanah air, akan mengubah struktur pasar beras di Indonesia. Petani dan konsumen akan tersenyum serta pedagang juga untung,”  ungkap Amran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

Mensos Risma: Belum Semua Warga di Zona Merah Gunung Marapi Bersedia Direlokasi

Nasional
Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju pada Pilkada, Ini Alasannya

Nasional
Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Nasional
Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Nasional
Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Nasional
Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Nasional
RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Nasional
Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Nasional
Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Nasional
Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Nasional
Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Nasional
KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com