Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Kita Tunggu Izin Filipina

Kompas.com - 30/03/2016, 13:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menunggu sinyal pemerintah Filipina untuk melakukan operasi pembebasan sandera 10 warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Kita sedang menunggu koordinasi-koordinasi apakah nanti dari pemerintah Filipina itu membolehkan kita ikut ke sana atau tidak," ujar Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Jika Indonesia dilibatkan dalam operasi, pemerintah Indonesia menugaskan TNI untuk melakukannya. (baca: Panglima TNI: Lokasi Penyanderaan 10 WNI oleh Abu Sayyaf Sudah Diketahui)

Badrodin mengatakan, Polri dan TNI telah bersepakat tentang pembagian tugas. Saat TNI melakukan pembebasan sandera, Polri akan mempersiapkan proses hukum bagi para pelaku penyanderaan.

Jika penyelidikan kasus menunjukan tempat kejadian perkara pencegatan 10 WNI itu ada di Indonesia, polisi akan mengusut perkaranya.

"Sudah banyak kasus begitu. Hanya kalau (tempat kejadian perkara) di luar Indonesia, tergantung Filipina, apakah akan dilaksanakan mereka (Filipina) atau kita boleh bantu," ujar Badrodin.

Selain 10 WNI, keberadaan kapal Anand 12 yang membawa 7.000 ton batubara juga belum diketahui posisinya. Sementara kapal Brahma 12 sudah dilepaskan pembajak dan kini ada di Filipina. (baca: Luhut: Pemilik Kapal yang Dibajak Sedang Berunding)

Seperti dikutip Kompas, Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Timur RI Letnan Kolonel Maman Suherman menjelaskan, Komando Armada RI Kawasan Timur sudah menggerakkan beberapa kapal perang ke tempat yang diduga lokasi penyanderaan.

Sejumlah pasukan serta pesawat terbang juga disiapkan.

Kepala Penerangan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD Letnan Kolonel (Inf) Joko Tri Hadimantoyo mengatakan, jika diperlukan, prajurit Kopassus siap membebaskan sandera.

Selain Kopassus, tugas seperti ini biasanya melibatkan Pasukan Khas TNI AU dan Detasemen Jala Mangkara TNI AL.

Ryamizard berharap Pemerintah Filipina dan Indonesia dapat membebaskan para sandera tanpa harus membayar tebusan.

Kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar. Kelompok Abu Sayyaf beberapa kali menculik warga asing dan meminta tebusan, tetapi ini adalah kejadian pertama untuk WNI.

Berikut nama-nama WNI yang disandera:

1. Peter Tonsen Barahama asal Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Batam
2. Julian Philip, warga Kelurahan Sasaran, Kecamatan Tondang Utara, Kabupaten Minahasa
3. Alvian Elvis Peti dari Kelurahan Kebon bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
4. Mahmud, warga Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
5. Surian Syah asal Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara
6. Surianto, Gilireng, Wajo, Sulawesi Selatan
7. Wawan Saputra, Kelurahan Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kota Palopo
8. Bayu Oktavianto, Kelurahan Miliran Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
9. Rinaldi, Makasar, Sulawesi Selatan
10. Wendi Raknadian asal Kelurahan Pasar Ambacang, Padang, Sumatera Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com