Akom Yakin Proyek Gedung Baru DPR Tetap Jalan jika "Tax Amnesty" Berlaku

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin meyakini pemerintah memiliki cukup dana untuk mengizinkan DPR membangun gedung baru yang diperuntukkan sebagai ruang anggota dan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

DPR akan turut mengupayakan dana tersebut dengan secara serius membahas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang sudah diusulkan oleh pemerintah.

Jika berhasil disahkan, UU itu diyakini bisa membuat para pengemplang pajak membayar kewajiban pajaknya.

"DPR bertekad Tax Amnesty jalan. Makanya tolong dukung supaya negeri ini tidak akan defisit," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Ade menargetkan, pembahasan RUU Tax Amnesty bisa disahkan sebelum pembahasan APBN Perubahan. (baca: Ketua DPR Tak Mau Gedung Baru Jadi Beban bagi Rakyat)

Dengan begitu, tidak akan ada asumsi defisit anggaran saat pembahasan APBN-P sekitar bulan Juni mendatang.

Dana yang sudah dianggarkan sebesar Rp 570 Miliar di APBN 2016 untuk pembangunan gedung pun tidak akan ditarik oleh pemerintah.

"Dengan Tax Amnesty dibahas DPR, saya yakin tidak ada defisit. Anggarannya ada," kata Politisi Partai Golkar ini.

Kendati demikian, Ade membantah pembahasan Tax Amnesty dijadikan sandera bagi DPR untuk membangun gedung dan perpustakaan. (baca: Pemerintah Tak Punya Uang, PDI-P Setuju Proyek Gedung DPR Dibatalkan)

Dia menilai, terlalu kecil jika pembahasan Tax Amnesty hanya dikaitkan untuk pembangunan gedung.

Ade optimistis RUU Tax Amnesty itu bisa mendatangkan dana besar yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah.

"Saya yakin Pak Jokowi setuju. Pemerintah kan sedang gencar-gencarnya bangun infrastruktur, perpustakaan ini kan infrastruktur pengetahuan juga," tambah Ade.

Ide untuk membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ade dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima para cendekiawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa siang ini. (baca: DPR Ingin Bangun Perpustakaan Terbesar Se-Asia Tenggara)

Para cendekiawan yang hadir diantaranya adalah, yakni Rizal Mallarangeng, Ignas Kleden, dan Ayu Utami, Nirwan Dewanto dan Nirwan Arsuka.

Ade yang semula setuju dengan rencana pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung baru pun tiba-tiba berubah sikap. (baca: Berubah Sikap, Ade Komarudin Kini Anggap Moratorium Tak Berlaku bagi DPR)

Dia menganggap kebijakan moratorium yang diputuskan pemerintah tidak berlaku bagi DPR.