Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kubu Sepakat Munas Golkar Diselenggarakan Awal Mei 2016

Kompas.com - 16/03/2016, 16:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya rekonsiliasi atas konflik yang terjadi di internal Partai Golkar mengalami kemajuan.

Pasca-terbitnya putusan Mahkamah Agung, kedua kubu di internal partai itu menyepakati penyelenggaraan musyawarah nasional pada awal Mei 2016.

"(Penyelenggaraan munas) awal Mei, tanggal 7 di Jakarta," kata politisi Golkar, Yorrys Raweyai, saat dihubungi, Rabu (16/3/2016).

Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, Selasa (15/3/2016) kemarin.

Dalam pertemuan itu ditegaskan jika pelaksanaan munas harus bersifat rekonsiliatif, demokratis dan berkeadilan.

Menurut rencana, akhir pekan ini DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menentukan susunan kepanitiaan munas.

Setelah kepanitiaan terbentuk, mereka diharapkan dapat segera bekerja. Ia menambahkan, sejak putusan MA keluar, maka kepengurusan Golkar hasil Munas Bali lah yang berlaku.

Kedua belah pihak kemudian mengambil keputusan agar pengurus Golkar hasil Munas Jakarta dapat diakomodir dalam kepengurusan Bali.

Mereka di antaranya adalah Ibnu Munzir, Zainuddin Amali dan Agun Gunandjar Sudarsa.

Pengurus Bali yang telah diubah susunan semulanya itu, sebut Yorrys, telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nantinya, mereka lah yang akan menyelenggarakan munas selanjutnya yang telah disepakati.

"Saya berharap, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini keluar (SK-nya)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com