Menurut dia, wacana itu kontraproduktif dengan semangat demokrasi.
"Itu hanya akan membatasi jumlah calon yang dapat dipilih konstituen," kata Jhonny, di Kompleks Parlemen, Rabu (16/3/2016).
Ia menilai, wacana itu dimunculkan untuk menjegal langkah Basuki Tjahaja Purnama mencalonkan diri pada Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen.
"Menurut kami itu cara yang sia-sia. Kenapa? Karena Nasdem dan Teman Ahok sedang mengumpulkan dukungan dari masyarakat," kata dia.
Ia menambahkan, jika dilakukan revisi UU Pilkada, semangat yang diusung seharusnya bukan untuk melindungi kepentingan pragmatis sesaat.
Selain itu, akan lebih fair jika menjegal seseorang melalui pertarungan, bukan mengakali syarat administratif.
"Mendapatkan seorang pemimpin daerah maupun pemimpin nasional tidak boleh dengan cara pembatasan syarat administratif, tetapi melalui pertarungan gagasan, program dan konsep pembangunan kepada masyarakat," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.