Alasan Presiden Jokowi Jadikan BNN Setingkat Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo ingin menjadikan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi setingkat kementerian.

Alasannya, narkoba saat ini dianggap musuh nomor satu Indonesia dan memberi dampak negatif yang sangat besar.

"Presiden memang memberikan perhatian sangat khusus terhadap narkoba karena dampaknya itu melebihi dari yang lain-lain," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Dalam rapat bersama para menterinya beberapa waktu lalu, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus memulai peperangan melawan narkoba.

Ia meminta pemberantasan narkoba dilakukan lebih dahsyat lagi.

Pramono mengungkapkan, dirinya sempat membicarakan peningkatan status BNN agar setara kementerian bersama Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dalam perjalanan ke Sumatera Utara beberapa hari lalu.

Kewenangan meningkatkan status BNN itu menjadi milik Kemenko Polhukam.

"Presiden menyampaikan agar ini ditangani secara sungguh-sungguh," ucap Pramono.

Saat ini, kata Pramono, proses peningkatan status BNN setara kementerian telah disampaikan oleh Menko Polhukam ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Setelah dari Kemenpan-RB, prosesnya dilanjutkan oleh Kemenkumham, Sekretariat Kabinet, dan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Selain BNN, pemerintah juga akan meningkatkan status Badan Keamanan Laut dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Keppres untuk Bakamla dan BNPT telah diterbitkan, dan pelantikannya akan dilakukan dalam waktu dekat.