Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-Supersemar, Soekarno Tidak Sanggup Bayar Pengobatan Gigi

Kompas.com - 11/03/2016, 14:30 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehidupan Presiden Soekarno pasca-terbitnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 sangat memprihatinkan. Kekuasannya tergerus perlahan, kesulitan uang, membayar biaya pengobatan sakit gigi pun tak mampu.

Dalam buku "Memoar Sidarto Danusubroto Ajudan Bung Karno," Asvi Warman Adam menyebut bahwa perlakuan negara terhadap Soekarno setelah Presiden Soeharto berkuasa tidak terekspos oleh publik. Jarang sekali ada pemberitaan mengenai kehidupan Soekarno.

Awal 1967, dokter pribadi Soekarno, dr Tan, meminta drg Oei Hong Kian datang ke Istana untuk mengobati Soekarno yang sedang sakit gigi.

Namun, peralatan pemeriksaan dan pengobatan gigi yang tersedia di Istana sudah ketinggalan zaman. Salah satunya adalah alat bor gigi yang tidak dilengkapi air pendingin.

Di saat bersamaan, pihak keamanan tidak mengizinkan Soekarno berobat di rumah sekaligus tempat praktik drg Oei di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Karena itu, drg Oei terpaksa membawa alat yang tersedia di tempat praktiknya ke Istana dengan menggunakan truk.

Soekarno memerlukan perawatan intensif sehingga drg Oei sering datang ke Istana untuk memeriksa dan memberikan pengobatan gigi.

Ketika Soekarno tinggal di Istana Bogor, pengobatan gigi ke tempat praktik drg Oei dilakukan dengan pengamanan ketat.

Soekarno turun dari mobil ketika sudah berada di dalam garasi. Soekarno juga meminta drg Oei untuk menjadikan tempat praktiknya sebagai lokasi pertemuan dengan anak-anaknya.

Untuk keluar dan masuk Jakarta-Bogor, Soekarno harus mendapatkan izin tertulis dari Pangdam Siliwangi dan Pangdam Jaya sesuai TAP MPR XXXIII/1967 yang melarang "sang proklamator" melakukan kegiatan politik sampai pemilihan umum yang akan datang. Pengurusan izin ini dilakukan oleh Sidarto selaku ajudan Soekarno.

Sekitar Maret 1968, drg Oei pindah ke Belanda. Sebelum berangkat, ia sudah siap memberi cor emas pada gigi Soekarno. Namun, tindakan itu batal terlaksana karena pengawasan terhadap Soekarno semakin diperketat.

Selama melakukan perawatan itu, drg Oei sama sekali tidak dibayar oleh pemerintah, apalagi oleh Soekarno yang sudah tidak memiliki uang.

Sejak awal 1968, seluruh aktivitas Soekarno makin dibatasi. Ia tinggal di paviliun Istana Bogor dan kemudian dipindahkan ke Hing Puri Bima Sakti di Batutulis Bogor.

Putri Soekarno, Rachmawati lalu menemui Soeharto di Cendana dan meminta ayahnya dipindahkan ke Jakarta. Soeharto mengizinkan, dan Soekarno kemudian tinggal di Wisma Yaso (sekarang Museum Satria Mandala) Jakarta.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com