Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Pilkada 2017, Nasdem Resmi Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 07/03/2016, 12:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem, Senin (7/3/2016), secara resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk bertarung dalam Pilkada serentak 2017.

"Kami instruksikan ke daerah (DPD), hari ini adalah hari pertama membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah," ujar Ketua Tim VII Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem, Enggartiasto Lukita di Kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Senin siang.

Tim VII Bappilu merupakan tim yang dibentuk Partai Nasdem untuk mengurusi persoalan Pilkada serentak.

Enggar mengakui, pendaftaran kali ini dibuka lebih awal dibandingkan Pilkada serentak 2015.

Hal itu dilakukan demi mempersiapkan bakal calon kepala daerah sedini mungkin dan dapat mengkomunikasikannya kepada pemilih.

Ada sejumlah tahap yang harus dilalui bagi bakal calon kepala daerah yang hendak maju diusung atau didukung Nasdem.

Hingga 20 Maret 2016, DPD membuka pendaftaran sekaligus verifikasi administrasi. Pada 21 Maret 2016, DPD menggelar Rapat Pleno untuk menetapkan nominasi.

"DPD hanya boleh merekomendasikan tiga nama saja," ujar Enggar.

Pada 22 hingga 23 Maret 2016, DPD menyampaikan nominasi bakal calon itu kepada DPW. Dalam tahap ini, DPW boleh menambahkan dua nominasi lagi. Jadi, total bakal calon kepala daerah yang ditetapkan sejumlah lima orang.

Pada 28 hingga 30 Maret 2016, DPW mengirimkan lima nominasi kepada Tim VII Bappillu. Tim akan menyampaikan hasil paparan DPW pada 1 sampai 6 April 2016.

"Selanjutnya, kami akan lakukan survei demi melihat elektabilitas dan akseptabilitas bakal calon kepala daerah ini," ujar Enggar.

Terakhir, DPP akan menyerahkan kembali hasil penetapan dan pengesahan bakal calon kepala daerah kepada DPW, DPD hingga Koordinator Wilayah, yakni tanggal 1 sampai 31 Juni 2016.

Proses itu tinggal menunggu pendaftaran bakal calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com