Sekjen TII: Ide Penyatuan Anggaran Bisa Menjaga Kepala Daerah yang "Belak-Belok"

Penerapan kebijakan itu juga harus bersifat mengikat.

"Saya sangat setuju. Ide seperti ini justru demi menghindari korupsi. Ide seperti ini untuk menjaga kepala daerah yang belak-belok atau menyimpang. Selain itu supaya anggaran itu lebih efektif dan efisien," ujar Dadang dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/3/2016).

Namun, Dadang berharap kebijakan itu juga mengikat kepala daerah agar melakukannya dengan sungguh-sungguh.

"Misalnya, jika kebijakan ini tak diterapkan, akan mempengaruhi anggaran pusat ke daerah atau lain-lain," lanjut dia.

Dadang melihat, kebijakan seperti ini dapat dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebab, Kemendagri lah yang mengurus soal persetujuan anggaran pemerintah daerah.

Dengan demikian, Kemendagri mengetahui mana daerah yang memiliki sistem penganggaran yang baik, mana yang tidak.

Penerapan satu sistem penganggaran seluruh pemerintah daerah harus dikaji terlebih dahulu agar pelaksanaannya lancar. Pemerintah pusat telah melakukan itu. Misalnya, dengan penerapan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik di seluruh pemerintah daerah demi mencegah mark up.

Dadang mengatakan, kebijakan semacam itu perlu diperluas bukan hanya soal pengadaan barang dan jasa saja, melainkan juga sistem penganggaran secara umum.

Wacana penerapan satu sistem penganggaran untuk pemerintah daerah, baik kota atau kabupaten di seluruh Indonesia, diungkapkan oleh Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo.

Usul itu diungkapkan karena Yoyok merasa pembangunan harus dilakukan secara merata, tak hanya parsial per daerah saja. Sementara, kualitas kepala daerah dan dinamika politik daerah-daerah se-Indonesia tidaklah sama sehinga sistem penganggarannya pun berbeda-beda.

"Jika Kemendagri lihat sistem penganggaran daerah ini baik, ya demi pembangunan yang lebih cepat, beri saja perintah, seluruh daerah, jalankan sistem ini," ujar Yoyok, Minggu.