Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jerat Pidana Abraham Samad Belum Usai, Polri Pastikan Kasus "Rumah Kaca" Berlanjut

Kompas.com - 04/03/2016, 20:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto menegaskan bahwa perkara mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, terkait dugaan pemalsuan dokumen yang dideponir tidak menghambat perkara lain yang menjeratnya.

Saat ini, ada satu kasus lagi terkait Abraham Samad yang dilaporkan, yakni kasus yang dikenal sebagai kasus "Rumah Kaca".

"Sepanjang tidak ada putusan dari penyidik tentu proses akan berlanjut," ujar Agus di Mabes Polri, Jumat (4/3/2016).

(Baca: Abraham Samad Belum Ditetapkan Tersangka dalam Kasus "Rumah Kaca")

Dalam perkara ini, Abraham dituding melakukan lobi politik kepada tim sukses Joko Widodo saat Pemilihan Presiden 2014 lalu dengan membantu mengamankan salah satu perkara pidana yang menjerat politisi PDI-P, Emir Moeis.

Sebagai gantinya, Abraham disebut meminta posisi menjadi pendamping Jokowi saat pilpres lalu.

Agus mengatakan, perkara Abraham itu tidak bisa dihentikan begitu saja meski perkara lainnya dikesampingkan.

"Menghentikan kasus yang diproses ada pertimbangan hukumnya. Yang dilaporkan terbukti apa tidak," kata Agus.

Perkara baru bisa dihentikan jika tidak cukup bukti atau dihentikan demi hukum. Adapun penghentian perkara demi hukum antara lain karena tersangka meninggal dan perkaranya kedaluwarsa.

(Baca: Abraham: Saya Bukan Malaikat, tapi Tidak Sebejat yang Dituduhkan)

Abraham dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi.

Pelaksana Tugas Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Abraham melakukan lobi politik kepada dirinya agar mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden.

(Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Namun, saat itu Hasto tidak dapat menjanjikan apa-apa karena pemilihan presiden masih jauh dan Megawati Soekarnoputri belum memutuskan siapa pasangan yang diusung PDI Perjuangan.

Pertemuan berlangsung tak hanya sekali. Namun, akhirnya Jokowi memilih Jusuf Kalla menjadi cawapresnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com