Munas atau Munaslub Golkar, Ini Konsekuensinya

JAKARTA, KOMPAS.com — Persoalan baru kembali muncul pasca-keluarnya putusan Mahkamah Agung terkait sengketa internal Partai Golkar.

Hingga kini, belum diputuskan apakah partai itu akan menyelenggarakan muswayarah nasional biasa atau luar biasa.

"Ini posisi yang harus dibicarakan internal," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Ahmadi Noor Supit, di Kompleks Parlemen, Jumat (4/3/2016).

Baik munas atau munaslub memiliki konsekuensi politik berbeda di dalam penyelenggaraannya.

Ia mengatakan, sejauh ini, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Riau, Aburizal Bakrie, masih berkomitmen untuk menyelenggarakan munas.

Jika munas yang dipilih, Supit mengatakan, Aburizal perlu membangun kompromi politik dengan Wakil Ketua Umum Agung Laksono di dalam penyelenggaraannya.

Munas pun dianggap sebagai jalan kompromi yang lebih adil lantaran akan melibatkan kepengurusan dari kedua belah pihak di dalam susunan kepanitiaannya.

Namun, putusan MA yang menolak gugatan kubu Agung justru menguatkan legal standing kepengurusan Bali sehingga wacana penyelenggaraan munaslub pun juga ikut mencuat.

"Kalau munaslub, dia (Aburizal) bisa menentukan sepenuhnya, apa saja. Mau dia libatkan pun (kubu Jakarta), itu tergantung dia, dia bisa libatkan paling satu-dua orang. Dia bisa memilih yang dia suka saja dong," ucapnya.

Supit berharap agar Aburizal dapat menjaga komitmennya untuk menyelenggarakan munas.

Sebab, itu tak hanya berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan, tetapi juga akan berdampak kepada tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Wacana penyelenggaraan munaslub sebelumnya kembali didengungkan Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara, Nurdin Halid.

Bahkan, Nurdin menyebut jika penyelenggaraan munas mendatang sebaiknya dilaksanakan pengurus Munas Bali.

"Yang paling aman pelaksanaan munaslub dilakukan oleh Munas Bali. Akan rawan gugatan kalau dilaksanakan berdasarkan Munas Riau," kata Nurdin.