Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cibiran Pedas Elite PDI-P untuk Kepercayaan Diri Teman Ahok

Kompas.com - 03/03/2016, 08:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepercayaan diri Teman Ahok yang begitu kuat bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan tetap maju sebagai calon gubernur independen mendapat cibiran pedas dari elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira tidak yakin dengan seorang calon kepala daerah yang diusung melalui jalur independen.

Dia menganggap dukungan partai politik yang lebih terlembaga dibutuhkan seorang calon untuk menjaga kepercayaan publik selama menjabat nantinya.

"Dalam sistem politik yang sehat, butuh pelembagaan politik yang kuat. Relawan bisa bubar, kandidat bisa berganti, tapi parpol harus tetap eksis," ungkap Andreas dalam diskusi di "Satu Meja" yang tayang di Kompas TV, Rabu (2/3/2016).

(Baca: Teman Ahok: Bulan Mei, Ahok Akan Deklarasikan Diri Sebagai Cagub DKI Independen)

Menurut dia, ada yang membedakan parpol dengan relawan yang baru saja terbentuk untuk mendukung Ahok itu.

Parpol, kata Andreas, bukan hanya mencari seorang gubernur, tetapi juga melakukan proses membangun pemimpin-pemimpin yang baru.

"Kalau ada cara pandang yang menganggap parpol tidak terlalu penting, dalam kasus ini, kalau ada yang enggak benar, orang akan tanya parpol mana yang usung dia? Bisa dicari. Kalau perseorangan, orang yang mana? Tunggu dicari dulu KTP-nya. Bagaimana?" ungkap Andreas.

Saat ini, PDI-P juga tengah membidik Ahok untuk dicalonkan kembali pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Namun, deklarasi resmi terhadap Ahok belum dilakukan karena partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini tengah melakukan penjaringan di tingkat daerah hingga pusat.

(Baca: "Masa PDI-P Disuruh Minta Izin Sama Teman Ahok, Enggak Etislah...")

Sebelumnya dalam diskusi yang sama, Juru Bicara Teman Ahok, Singgih Widyastomo menyatakan keyakinan mereka bahwa Ahok akan mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur independen pada bulan Mei mendatang.

Pada bulan itu, target 1 juta Kartu Tanda Penduduk diperkirakan sebagai syarat maju melalui jalur independen, sudah akan tercapai.

Ada pesan khusus yang disampaikan masyarakat pendukung Ahok soal keberadaan parpol yang mulai melirik mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Banyak dari yang menyatakan dukungan itu mengatakan mereka tidak masalah kalau parpol mendukung, asal bukan mengusung Ahok," ungkap Sigit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com