Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Kubu Romahurmuzy Tak Ikuti Instruksi Suryadharma Ali soal Majelis Islah

Kompas.com - 02/03/2016, 18:22 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali pada 25 Februari lalu mengeluarkan surat perihal pembentukan Majelis Islah PPP.

Ketua DPP PPP Muktamar Bandung Epyardi Asda menuturkan, Majelis Islah tersebut dibentuk agar islah PPP tercapai. Pimpinan kedua kubu pun diminta untuk mengirimkan masing-masing lima nama.

Namun, kubu PPP hasil Muktamar Jakarta pimpinan M. Romahurmuzy tidak mengikuti instruksi Suryadharma itu. Hingga akhirnya, Suryadharma mengeluarkan surat pembentukan itu.

"Tugas majelis islah adalah untuk bermusyawarah dan berdiskusi guna menyelamatkan partai ini lewat islah dalam bentuk yang seutuh-utuhnya," ujar Epyardi di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

(Baca: Suryadharma Ali Bentuk Majelis Islah PPP)

Surat tersebut ditulis menyusul adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengaktifkan DPP PPP hasil Muktamar Bandung. Karena kepengurusan Muktamar Bandung kembali disahkan, maka terdapat tiga Ketua Umum.

Oleh karena itu, majelis islah diusahakan terdiri dari lima orang perwakilan masing-masing kepengurusan, termasuk kepengurusan Bandung. Adapun, batas pengiriman nama-nama anggota yang ditentukan dalam surat tersebut adalah 27 Februari 2016.

Namun, hingga tanggal tersebut hanya kubu Jakarta yang mengumpulkan nama. Kemudian, Suryadharma memberikan surat kedua yang isi dan tujuannya sama, yaitu agar kubu Surabaya yang dipimpin Romahurmuziy mengirimkan nama-nama untuk majelis islah. Dengan batas pengumpulan nama 1 Maret 2016.

(Baca: Muktamar PPP Paling Lambat April 2016)

Sementara itu politisi PPP Fernita Darwis mengatakan, hingga hari ini kubu Romi belum juga menyerahkan nama. Sehingga, Suryadharma mengeluarkan Surat Keputusan Majelis Islah pertanggal 2 Maret 2016 hari ini tentang pembentukan majelis islah PPP.

"Waktu berlakunya 30 hri terhitung dari waktu diterbitkannya surat ini. Oleh karena itu majelis islah akan bekerja intens," kata Fernita.

"Walaupun kami (Jakarta) dimenangkan dengan keputusan in kracht, tapi kami tetap mengedepankan islah," ujarnya.

(Baca: Luhut: Karier Politik Ratusan Kader PPP Bisa Habis karena Pertikaian Elite)

Ketua Majelis Islah adalah Suryadharma Ali. Dengan sepuluh anggota, yaitu Epyardi Asda, Humphrey R. Djemat, Nukman Abdul Halim, Wardatul Asriah, dan Fernita Darwis mewakili kubu Jakarta. Sedangkan Habil Marati, Djafar Alkatiri, Syahrial Agamas, Ratieh Sanggarwaty, dan Wafi Maemon Zubair sebagai perwakilan muktamar Bandung.

Adapun penasehat majelis islah adalah Maemoen Zubair, Tosari Widjaya, Yudp Paripurno, Ramly Nurhapy, Tamam Achda, Thahir Saimana, dan Lukman Hakim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com