Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Anggap Peringatan Australia Hanya Masukan

Kompas.com - 25/02/2016, 16:22 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mendeteksi semua potensi ancaman keamanan.

Meski begitu, pemerintah memastikan, situasi keamanan di Indonesia sangat kondusif dan terkendali.

"Pemerintah telah mendeteksi adanya ancaman keseluruhan. Kami menyampaikan bahwa Indonesia sangat aman," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Pramono menyampaikan hal itu untuk menanggapi peringatan perjalanan (travel advisory) bagi warga Australia yang berada atau akan pergi ke Indonesia, yang diterbitkan Pemerintah Australia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan.

Berdasarkan pengumuman yang diunggah, Kamis (25/2/2016) di situs smartraveller.gov.au, Indonesia digolongkan dalam status "high degree of caution".

(Baca: Australia Keluarkan Peringatan Perjalanan ke Indonesia)

Menurut Pramono, kendali keamanan di Indonesia tampak dari penanganan serangan teror di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Lokasi kejadian berhasil diamankan dalam waktu tiga jam setelah peristiwa ledakan.

"Kalau ada warning dari sebuah negara, ya ini hanya sebuah masukan. Kami menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia aman," ucapnya.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu juga mengatakan, tidak ada pengamanan berlebihan di Indonesia.

Langkah untuk mengantisipasi dan memperkuat pemberantasan terorisme dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Antiterorisme.

"Ini untuk preventif, tidak perlu ada kekhawatiran," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com