Wapres Ingatkan Ketua KPK Menaati Sumpah Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo untuk menaati sumpah jabatan.

Hal itu disampaikan Wapres menyikapi sikap Agus yang mengancam mundur jika DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca: Ketua KPK Siap Mundur dari Jabatannya jika UU KPK Direvisi)

"Sumpah seorang pejabat termasuk Presiden, Gubernur, Menteri ialah taat kepada konstitusi dan undang undang. Itu kan sumpah itu," ujar Kalla di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Kalla tidak menjawab saat ditanya apakah ancaman mundur Agus sebagai Ketua KPK pantas atau tidak. (Baca: Di Hadapan SBY, "Netizen" Juga Sindir Parpol Pendukung Jokowi soal Revisi UU KPK)

Wapres hanya berulang-ulang menyebut bahwa sumpah seorang pejabat adalah harus taat kepada konstitusi dan harus melaksanakan Undang-Undang.

"Saya hanya bacakan sumpah seorang pejabat. Saya tidak katakan (Agus melanggar sumpah jabatan)," kata Kalla.

Wadah pegawai KPK sebelumnya mengapresiasi sikap Agus tersebut dan menganggap pemimpinnya sangat pemberani.

(baca: Mundur jika Revisi UU 30 Tahun 2002 Dilanjutkan, Ketua KPK Dianggap Kesatria)

"Sungguh suatu sikap kesatria ketika DPR pun sudah bagaikan buta, tuli, dan bisu dalam menyikapi aksi-aksi tokoh nasional, guru besar, seniman, hingga mahasiswa yang tanpa lelah menyuarakan tolak revisi UU KPK," ujar Ketua Wadah Pegawai KPK Faisal.

Faisal mengatakan, sikap DPR yang bersikukuh melanjutkan pembahasan revisi UU KPK membuat lembaga antirasuah itu juga harus menyikapi dengan keras.

Menurut Faisal, sikap lugas Agus mencerminkan bahwa KPK kompak menolak revisi tersebut. (Baca: SBY: Terlalu Bahaya Revisi UU KPK Ditentukan dengan Voting)

"Bahwa bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang sama, yaitu bahasa pergerakan. Dalam perjuangan tidak ada yang tidak mungkin," kata Faisal.

Sidang paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar pada Selasa (23/2/2016).

Sejauh ini, ada tiga fraksi menolak revisi, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS. Sementara itu, tujuh fraksi lainnya menyetujui. (Baca: Pimpinan KPK Temui Jokowi Bahas Revisi UU 30 Tahun 2002)

Setidaknya, ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.