Golkar Akan Surati KPK dan Bareskrim untuk Awasi Munas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar akan segera bersurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Reserse Kriminal Polri untuk meminta kedua lembaga tersebut mengawasi pemilihan ketua umum Golkar yang akan digelar pada April mendatang.

"Kami akan tulis surat kepada KPK dan Bareskrim Polri untuk bisa mengawasi dan bekerja sama mengawasi Munas ini," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie usai pertemuan dengan organisasi sayap dan generasi muda Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Para kader Golkar yang hadir dalam pertemuan tersebut menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai dugaan politik uang yang sudah mulai menguat jelang Munas.

Aburizal memastikan panitia munas nantinya akan membentuk suatu peraturan yang mengharuskan seorang calon didiskualifikasi apabila terbukti melakukan politik uang.

Namun, menurut dia, sulit untuk membuktikan suatu calon melakukan politik uang atau tidak. Sehingga, ini membutuhkan bantuan dari penegak hukum seperti KPK dan Bareskrim Polri.

"Mereka yang lebih mengerti," ucap Aburizal.

Namun, Aburizal sendiri sejauh ini mengaku belum mendengar adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh para calon ketua umum, termasuk yang sebelumnya disuarakan Plt Ketua DPD I Partai Golkar Nurdin Halid.

(Baca: Nurdin: DPD II Golkar Dijanjikan 10.000 Dollar Singapura untuk Beri Surat Dukungan)

"Saya malah baru dengar dari anda," ucap Aburizal.

Sebelumnya, isu politik uang disuarakan Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid.

Nurdin Halid sebelumnya mengatakan, salah satu Ketua DPD II di wilayah Sulawesi Utara mengaku dijanjikan uang oleh seorang calon ketua umum untuk memberikan surat dukungan.

"Pengakuan DPD II dia dijanjikan 10.000 Dollar Singapura untuk memberi surat dukungan," kata Nurdin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/2/2016).

Dugaan politik uang ini dibicarakan oleh para Ketua DPD I saat berkumpul di kediaman Nurdin, Rabu (17/2/2016) malam. (Baca: Isu Politik Uang yang Memanas Jelang Munas Golkar)

Dalam pertemuan itu, lahir sejumlah kesepakatan untuk menghindari politik uang. Salah satunya, DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari Caketum, juga tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan.