Nurdin Halid: Mereka Tidak Bisa Lawan Strategi Saya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, membantah telah menggelar musyawarah daerah (musda) di Bali, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur secara diam-diam.

Informasi itu sebelumnya disebut oleh Ketua DPP hasil Munas Ancol, Agun Gunanjar Sudarsa. (Baca: Jelang Munas, Nurdin Halid Dituding Gelar Musda Diam-diam)

"Bohong itu kalau dibilang ada musda diam-diam," ucap Nurdin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/2/2016).

Dia mengatakan, musda untuk ketiga daerah tersebut sudah digelar sejak bulan November-Desember.

Saat itu, musda masih dilakukan di bawah kepemimpinan Golkar Munas Bali karena SK Munas Riau diaktifkan kembali oleh Menkumham.

Sementara itu, pada periode bulan Februari ini, pihaknya hanya melantik kepengurusan hasil musda. Pelantikan tersebut juga dipimpin langsung oleh Aburizal Bakrie (ARB).

Nurdin pun curiga, ada motif tertentu di balik tudingan yang disampaikan oleh Agun Gunanjar ini.

"Ini karena mereka tidak bisa melawan strategi saya," kata dia.

Nurdin enggan mengungkapkan strategi apa yang sedang ia mainkan. Mantan Ketua Umum PSSI ini hanya memastikan bahwa strategi tersebut sah dalam tata cara berorganisasi Partai Golkar.

"Ibaratnya saya ini kan ahli bola, mereka tidak bisa melawan strategi. Harusnya mereka undang saya biar saya ajarkan," kata Nurdin.

Agun Gunanjar sebelumnya mengaku khawatir musyawarah nasional rekonsiliasi Partai Golkar akan kembali kisruh karena sikap Nurdin yang mengadakan musda secara diam-diam.

Dengan pelantikan pengurus ini, lanjut Agun, kepesertaan di munas bisa bermasalah.

"Seharusnya, peserta munas nanti adalah pengurus DPD Golkar eks Munas Riau, artinya yang sebelum konflik," ucap Agun.

Dia menyarankan, masalah kepengurusan di daerah ini harus diselesaikan lebih dulu oleh DPP Golkar bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK).

Dengan pelantikan pengurus ini, lanjut Agun, kepesertaan di munas akan jadi masalah. Sebab, Nurdin Halid yang merupakan Ketua Pemenangan Pemilu untuk Sulawesi seharusnya tak berhak mengatur kepengurusan di daerah.

"Seharusnya, peserta munas nanti adalah pengurus DPD Golkar eks Munas Riau, artinya yang sebelum konflik. Mereka ini ada yang sudah di-plt-kan karena melawan kebijakan ARB. Ini yang rawan menggugat," ucap Agun.

Dia menyarankan, masalah kepengurusan di daerah ini harus diselesaikan lebih dulu oleh DPP Golkar bidang organisasi, kaderisasi, dan keanggotaan (OKK).

Menurut dia, harus dipetakan, perwakilan DPD Golkar sebelum konflik internal yang berhak untuk menjadi peserta munas.