Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Akui Sulit Deteksi Aliran Dana Kelompok Teroris

Kompas.com - 16/02/2016, 09:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkap ada aliran dana sebesar Rp 1,3 miliar dari kawasan Timur Tengah ke Indonesia.

Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat gabungan dengan Komisi I dan III DPR RI, Senin (15/2/2016). (baca: Aliran Dana Rp 1,3 Miliar Masuk ke Sel Teroris dari Jordania, Irak, dan Turki)

Dana itu diperuntukkan aksi teror di Tanah Air. Untuk ke depannya, bisakah transfer uang semacam itu dicegah sejak awal?

"Tidak bisa. Sulit mendeteksinya," ujar Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti di Kompleks Mabes Polri, Senin malam.

"Bagaimana Western Union dapat dihalang-halangi mengirim uang ke sini? Kami juga tidak tahu itu dana untuk teroris atau bukan," lanjut Badrodin.

Western Union sebelumnya tercatat sebagai perusahaan jasa pengiriman internasional yang seringkali digunakan pimpinan teroris di Timur Tengah untuk mengirimkan pembiayaan aksi teror ke Indonesia. (baca: ISIS Kirim Uang ke Indonesia Lewat Western Union)

Polisi baru mengetahui pengiriman uang semacam itu jika ada anggota jaringan yang tertangkap dan menyampaikan informasi itu.

Selain itu, polisi sulit mendeteksi pengirim uang itu. Sebab, identitas yang tercantum di dalam paket pengiriman hanyalah nama orang tanpa kelengkapan identitas yang lainnya. 

"Misalnya nama Amin kirim uang ke Suriah. Ya kita tidak tahu, kira-kira Amin itu siapa? Kan tidak ada identitas jelas pelakunya," ujar Badrodin.

Oleh sebab itu, yang dapat dilakukan polisi saat ini adalah terus memperbaharui peta jaringan teroris di Indonesia sekaligus menekannya hingga pergerakan mereka mati. (baca: Terinspirasi Sianida di Kopi Mirna, Teroris Rencanakan Racuni Polisi)

Dengan begitu, seberapa banyak uang yang dikirim dari Timur Tengah ke Indonesia, tidak ada gunanya.

Aliran uang itu terungkap setelah Densus 88 Antiteror menangkap 33 terduga teroris pascaserangan di Thamrin, 14 Januari 2016 lalu.

Ada salah satu tersangka yang memberi informasi bahwa ada aliran dana Rp 1,3 miliar dari Jordania, Irak dan Turki. (baca: Intelijen Ungkap Teroris Berniat Racuni Makanan Polisi, Ini Instruksi Kapolri)

Di Indonesia, uang itu diterima oleh kelompok Hendro Fernando. Kelompok Hendro tersebut merupakan satu dari tiga kelompok teroris yang hendak melangsungkan 'amaliyah' atau aksi teror di kantor-kantor polisi.

Oleh kelompok Hendro, sebagian uang itu diteruskan ke Filipina. Diduga kuat untuk membeli senjata api.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com