Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Caketum Golkar, Aziz Syamsudin Mulai "Gerilya" ke Pengurus Daerah

Kompas.com - 09/02/2016, 14:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Syamsudin memastikan diri maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional rekonsiliasi yang akan segera digelar. Aziz mengaku kini tengah melakukan konsolidasi ke daerah-daerah.

"Konsolidasi ini penting untuk mendapakan suara 30 persen baik DPD I dan II selaku pemilik suara," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Syarat minimum mendapat dukungan 30 persen serupa dengan Musyawarah Nasional yang digelar di Bali akhir 2014 lalu. Syarat minimum ini rencananya akan diturunkan demi munculnya para kader muda Golkar yang akan bersaing menjadi ketua umum.

Meski demikian, Aziz merasa tetap wajib mendaptkan minimum 30 persen dukungan dari peserta Munas. Apalagi, penurunan syarat untuk menjadi caketum belum pasti diturunkan.

(Baca: Merasa Didukung MKGR, Roem Kono Akan Maju Jadi Caketum Golkar)

"Hitungan saya, kalau 30 persen, yang bisa maju dalam kompetisi caketum itu hanya 3 calon saja," ucap Aziz.

Jika terpilih, Aziz mengaku akan tetap konsisten membawa Golkar mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Aziz juga bertekad akan melakukan pengkaderan secara maksimal hingga tingkat daerah.

(Baca: Mahyudin Siap Gantikan Aburizal, Kosgoro Ajukan Aziz Syamsudin Jadi Ketum Golkar)

"Dalam hal pengakedaeran sampai tingkat desa, selama ini jalan tetapi perlu adanya peningkatan," ucapnya.

Munas Golkar akan digelar dibawah kepengurusan DPP hasil Munas Riau demi persatuan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang selama satu tahun lebih berkonflik. Baik Aburizal dan Agung sudah sepakat untuk tidak maju lagi dalam kontestasi Munas tersebut. Panitia Munas rencananya akan dibentuk akhir Februari 2016.

Kompas TV Siapa Ketum Golkar Selanjutnya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com