PKB Inginkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa 2016 menghasilkan tujuh rekomendasi eksternal partai yang berkaitan dengan isu saat ini. Salah satu di antaranya, PKB menginginkan agar gubernur dipilih tidak secara langsung oleh rakyat.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding dalam konferensi pers seusai penutupan Mukernas di Jakarta, Sabtu (6/2/2016), mengatakan bahwa tujuh rekomendasi menyangkut keberadaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), pemilihan gubernur, dan sikap serta aksi terhadap isu lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT), narkoba, dan terorisme.

Rekomendasi pertama mengenai sikap PKB yang merekomendasikan agar DPD dibubarkan jika kewenangan dan tugas pokok lembaga negara tersebut masih seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Bagi PKB, sepanjang kewenangan dan tugas pokok DPD masih seperti yang tertuang dalam pasal undang-undang seperti hari ini, maka kami merekomendasikan untuk dihilangkan," kata Karding.

Rekomendasi kedua mengenai pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD tingkat provinsi dan tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat.

PKB beranggapan bahwa gubernur secara tidak langsung tidak memiliki rakyat dan terbatas oleh kewenangan. Gubernur hanya sebagai kepanjangan tangan presiden dengan melakukan koordinasi.

Rekomendasi ketiga menyangkut bantuan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam menyukseskan gerakan pembangunan dari desa. PKB melalui DPC dan DPW masing-masing daerah akan membentuk kelompok kerja dalam mendukung gerakan tersebut.

Terkait LGBT, PKB secara tegas menolak adanya perkawinan sejenis di Indonesia karena tidak sesuai dengan prinsip Pancasila.

Dalam rekomendasi kelima, PKB meminta kepada pemerintah untuk mengupayakan pembangunan institusi demokrasi yang disebut partai politik. PKB mendorong agar bantuan dana partai politik tetap ditingkatkan.

PKB juga mendorong upaya pemberantasan narkoba secara riil sekaligus membantu penguatan Badan Narkotika Nasional. Dalam waktu dekat, seluruh anggota dprd dan pejabat kader PKB akan melaksanakan tes urine sebagai bentuk komitmennya.

PKB juga merekomendasikan untuk mengirim seribu kiai kampung ke seluruh Indonesia guna mendampingi dan meluruskan paham-paham warga Indonesia yang diaangap melenceng dari ajaran agama.

"Mendampingi dan mendakwahkan agar orang-orang yang pahamnya salah terhadap agama kembali lurus, kembali ke masyarakat dengan baik," kata Karding.

Selain rekomendasi eksternal, Mukernas PKB juga menghasilkan rekomendasi internal berupa sembilan peraturan partai tentang manajerial, kaderisasi, dan menyepakati program kerja partai.