Terkait wacana tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mengartikannya sebagai pembubaran. Namun lebih kepada perbaikan lembaga negara itu.
"Bukan pembubaran. Tidak dibubarkan, mungkin perbaikan," kata Kalla di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (6/2/2016).
Kalla pun menolak berkomentar banyak terkait DPD ke depannya, termasuk apakah perlu penguatan bagi lembaga tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada DPD sendiri.
(Baca: Muhaimin: Arus Kuat PKB Ingin DPD Dibubarkan)
"Urusan DPD lah," singkatnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengaku akan menampung terlebih dulu usulan yang masuk soal wacana pembubaran DPD.
Semuanya, kata Zulkifli, akan digodok di badan pengkajian MPR. Namun ia mengingatkan, bahwa mekanisme pengajuan usulan di MPR saat ini berbeda dengan mekanisme pengajuan terdahulu.
"Mana yang akan diubah, mana yang akan diusulkan, mana yang harus dirumuskan. Diusulkan oleh zepertiga anggota MPR, dihadiri dua pertiga. Setuju separuh, baru bisa," paparnya.
"Jadi, sekarang ini kita tampung dulu usulan-usulan semua pihak," jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, arus kuat pengurus daerah partainya menghendaki agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak berfungsi sama sekali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.