Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menuju Koalisi Gemuk Jokowi-JK, Musibah atau Berkah?

Kompas.com - 27/01/2016, 21:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengalir tiada henti dari partai-partai politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Bermula dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang menyatakan dukungannya terhadap pemerintah, jejak ini kemudian diikuti tiga partai lainnya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jika dibandingkan, pernyataan dukungan PAN terhadap pemerintah tidak diwarnai dengan prahara di internalnya.

Sejak Zulkifli Hasan memegang tampuk kepemimpinan di PAN dan Soetrisno Bachir menjadi ketua dewan pertimbangannya, praktis partai ini langsung cepat merapat ke Jokowi.

Pendekatan ke Jokowi semakin mulus mengingat kedekatan Soetrisno Bachir dengan Jokowi sudah terjalin selama pemilihan presiden lalu. Soetrisno termasuk salah satu bagian dari tim sukses Jokowi-JK.

(Baca: Demi SK Pengesahan, PPP Djan Faridz Akan Dukung Pemerintah)

Sementara itu, dukungan PKS diawali dengan pergantian posisi presiden dari yang sebelumnya dipegang Anis Matta menjadi Sohibul Iman.

Partai Golkar dan PPP memiliki nasib yang sama. Kedua partai ini menyatakan dukungannya kepada pemerintah setelah proses konflik internal yang berkepanjangan.

Demi meraih pengesahan surat keputusan kepengurusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, kedua partai itu sepakat mendukung pemerintah.

Meski telah mendukung pemerintah, partai-partai ini menyatakan tidak akan meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengambil sikap di luar pemerintahan.

(Baca: Isyaratkan Dukung Pemerintah, Aburizal Tolak Disebut Jilat Ludah Sendiri)

Deklarasi dukungan tersebut seharusnya bisa berdampak pada dukungan di parlemen. Jika ditambah kekuatan KIH, Jokowi mendapat total dukungan dari delapan partai politik dengan suara mencapai 75,63 persen atau setara 426 kursi.

Jumlah ini tidak jauh berbeda dari koalisi gemuk yang dulu dibangun Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjabat, dengan istilah Sekretariat Gabungan.

Koalisi ini terdiri atas tujuh partai, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PKS. Total dukungan yang dimiliki 75,48 persen atau 423 kursi.

Berikutnya: Belajar dari kegaduhan era SBY

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com