Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menuju Koalisi Gemuk Jokowi-JK, Musibah atau Berkah?

Kompas.com - 27/01/2016, 21:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengalir tiada henti dari partai-partai politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Bermula dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang menyatakan dukungannya terhadap pemerintah, jejak ini kemudian diikuti tiga partai lainnya, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jika dibandingkan, pernyataan dukungan PAN terhadap pemerintah tidak diwarnai dengan prahara di internalnya.

Sejak Zulkifli Hasan memegang tampuk kepemimpinan di PAN dan Soetrisno Bachir menjadi ketua dewan pertimbangannya, praktis partai ini langsung cepat merapat ke Jokowi.

Pendekatan ke Jokowi semakin mulus mengingat kedekatan Soetrisno Bachir dengan Jokowi sudah terjalin selama pemilihan presiden lalu. Soetrisno termasuk salah satu bagian dari tim sukses Jokowi-JK.

(Baca: Demi SK Pengesahan, PPP Djan Faridz Akan Dukung Pemerintah)

Sementara itu, dukungan PKS diawali dengan pergantian posisi presiden dari yang sebelumnya dipegang Anis Matta menjadi Sohibul Iman.

Partai Golkar dan PPP memiliki nasib yang sama. Kedua partai ini menyatakan dukungannya kepada pemerintah setelah proses konflik internal yang berkepanjangan.

Demi meraih pengesahan surat keputusan kepengurusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, kedua partai itu sepakat mendukung pemerintah.

Meski telah mendukung pemerintah, partai-partai ini menyatakan tidak akan meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengambil sikap di luar pemerintahan.

(Baca: Isyaratkan Dukung Pemerintah, Aburizal Tolak Disebut Jilat Ludah Sendiri)

Deklarasi dukungan tersebut seharusnya bisa berdampak pada dukungan di parlemen. Jika ditambah kekuatan KIH, Jokowi mendapat total dukungan dari delapan partai politik dengan suara mencapai 75,63 persen atau setara 426 kursi.

Jumlah ini tidak jauh berbeda dari koalisi gemuk yang dulu dibangun Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjabat, dengan istilah Sekretariat Gabungan.

Koalisi ini terdiri atas tujuh partai, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PKS. Total dukungan yang dimiliki 75,48 persen atau 423 kursi.

Berikutnya: Belajar dari kegaduhan era SBY

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com